Palangka Raya, Newsinkalteng.co.id - Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhammad Ansyari, menyoroti peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sorotan ini mencuat seiring turunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025 dari Rp9,8 triliun menjadi Rp8,3 triliun.
“Dividen BUMD dinilai masih kurang maksimal. Kita juga tahu, salah satu BUMD kita yakni Bank Kalteng, hingga kini belum mengumumkan hasil RUPS-nya. Jadi, kita tunggu dulu perkembangannya,” kata Ansyari, Sabtu (23/8/2025).
Menurutnya, di tengah tekanan fiskal akibat perubahan aturan opsen pajak yang mengurangi porsi pendapatan provinsi, semestinya BUMD dapat menjadi penopang utama PAD. Namun kenyataannya, kontribusi mereka masih jauh dari harapan.
Kondisi ini menjadi perhatian serius DPRD Kalteng. Ansyari menegaskan, pihaknya akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh BUMD di daerah tersebut.
“BUMD adalah instrumen penting untuk memperkuat fiskal daerah. Oleh sebab itu, pengelolaannya harus transparan, akuntabel, dan benar-benar berorientasi pada peningkatan pendapatan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan DPRD akan terus mengawal kebijakan pemerintah dalam menjaga keseimbangan pendapatan dan belanja daerah. Evaluasi BUMD, kata Ansyari, akan menjadi salah satu agenda strategis selain mengoptimalkan potensi pajak daerah.
“Harapannya, meski APBD turun, pelayanan publik tetap terjaga, dan peran BUMD bisa lebih nyata dalam mendukung kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.[Red]
