Palangka Raya, Newsinkalteng.co.id – Pada konferensi pers APBN KITA Edisi Desember 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa kinerja APBN hingga 30 November 2025 untuk Pendapatan Negara mencapai Rp2.351,5 triliun atau 82,1% terhadap perkiraan, sementara Belanja Negara sebesar Rp2.911,8 triliun atau 82,5% dari perkiraan, dan terus dioptimalkan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan melindungi masyarakat melalui subsidi, bansos, dan program prioritas. APBN masih Defisit sebesar Rp560,3 triliun atau 2,35% dari Produk Domestik Bruto (PDB) namun masih dalam batas yang terkelola dan sesuai dengan desain APBN. Keseimbangan Primer juga tercatat defisit Rp82,2 triliun menunjukkan pengelolaan fiskal yang tetap prudent di tengah berbagai tantangan global, termasuk masih memiliki kemampuan untuk dapat melunasi cicilan utang negara.
Momentum pertumbuhan yang solid perlu terus dipertahankan untuk menjaga resiliensi ekonomi di tengah dinamika global. Belanja negara terus dipercepat, serta optimalisasi penerimaan terus diupayakan agar ruang fiskal tetap sehat dan responsif. Peran APBN sebagai instrumen utama stabilisasi dan akselerasi pertumbuhan terus diperkuat dengan memastikan program prioritas berjalan efektif sekaligus melindungi masyarakat. Ekonomi Indonesia masih cukup kuat terutama melalui berbagai sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga supply and demand yang mendorong pertumbuhan ekonomi. “Ini mencerminkan belanja pemerintah yang terus diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan mendukung program prioritas” kata Menteri Keuangan.
Kinerja Pendapatan dan Hibah APBN Kalimantan Tengah per 30 November 2025 mencapai Rp8.333,32 Miliar (92,12% dari target) tumbuh Rp1.130,83 Miliar (15,70%, yoy) yang disebabkan oleh naiknya penerimaan Pajak Dalam Negeri sebesar 11,78% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya utamanya didorong oleh pertumbuhan penerimaan PPh Non Migas dan Pajak Lainnya. Selain itu, kinerja penerimaan dari sisi Pajak Perdagangan Internasional juga menunjukkan pertumbuhan yang positif sebesar Rp433,57 Miliar atau tumbuh 178,76% (yoy) yang didorong oleh penerimaan Bea Keluar yang tumbuh Rp432,43 Miliar (180,51%, yoy) yang telah mencapai 595,17% dari target Bea Keluar Tahun 2025 dengan komoditas utama berupa minyak Kelapa Sawit dan turunannya yang mencapai 91,82%. Kinerja positif dari Bea Keluar disebabkan oleh meningkatnya Harga Referensi CPO yang cukup tinggi sejak awal tahun 2025. Pada bulan November 2025 Harga Referensi CPO yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan mencapai 963,75 USD/Metrik Ton tumbuh 0,19% (yoy) dan secara kumulatif Januari-November 2025 tumbuh 12,91% (ctc) dibandingkan kumulatif Januari-November 2024. Dari sisi PNBP, Kinerja PNBP telah mencapai 148,35% tumbuh 12,78% (yoy) didorong kinerja PNBP K/L terutama Polri yang telah mencapai 666,08% tumbuh 8,51% (yoy) pada pendapatan BPKB, Penerbitan STNK, TNKB, dan Pengamanan Obyek Vital.
Pada sisi lain, kinerja Belanja APBN Kalimantan Tengah per 30 November 2025 mencapai Rp28.867,42 Miliar (85,06% dari pagu) tumbuh Rp2.273,33 Miliar (8,55%, yoy) yang meliputi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dengan pagu Rp9.205,72 Miliar telah terealisasi Rp5.796,11 Miliar (62,96%) terkontraksi Rp142,90 Miliar (-2,41%, yoy) disebabkan oleh adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025. Belanja K/L sebagian digunakan untuk belanja yang langsung diterima oleh masyarakat yang di antaranya: (1) Program MBG di Kalimantan Tengah (Data Per 30 November 2025) sebanyak 60 SPPG aktif telah menyerap tenaga kerja sebanyak 2.371 petugas dan menggerakkan 331 Supplier yang telah melayani 148.286 Penerima Manfaat pada 1.360 Kelompok yang terdiri dari Balita, Bumil/Busui, siswa dari Paud hingga SMA serta Santri, SLB, dan PKBM; (2) Belanja Pendidikan sebesar Rp231,26 Miliar (61,25% dari pagu) yang sebagian besar untuk Siswa MI/MTS/MA/SMTK/SMAK Penerima BOS sebesar Rp35,22 Miliar dan Peningkatan Sarana Prasarana serta Mutu Pendidikan pada Sekolah dan Perguruan Tinggi Keagamaan sebesar Rp126,29 Miliar; (3) Belanja Kesehatan Rp31,24 Miliar (48,57% dari pagu) yang sebagian besar untuk Laboratorium dan Alat Lab pengujian obat dan makanan sebesar Rp5,88 Miliar dan Pembinaan Pendidikan Tinggi Poltekes Kemenkes sebesar Rp13,39 Miliar; dan (4) Belanja Infrastruktur Rp1,86 Triliun (79,09% dari pagu) yang sebagian besar untuk SID Optimalisasi Lahan dan Cetak Sawah sebesar Rp816,47 Miliar.
Selain Belanja K/L, Belanja APBN juga disalurkan melalui Belanja Transfer ke Daerah (TKD) dengan kinerja penyaluran per 30 November 2025 mencapai Rp23.071,30 Miliar tumbuh Rp2.416,23 Miliar (11,70%, yoy) yang utamanya didorong oleh penyaluran DBH Kurang Bayar sehingga DBH dapat tumbuh Rp3.608,93 Miliar (52,75%, yoy). Belanja TKD berupa DAU, DAK Fisik, DAK Non Fisik, serta Dana Desa beberapa di antaranya disalurkan secara earmark untuk bidang yang langsung dirasakan oleh masyarakat berupa Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur, serta Perlinsos dari Dana Desa berupa BLT, Bantuan Pangan, Pengentasan Stunting, Bantuan Padat Karya, dan Adaptasi Perubahan Iklim.
Berdasarkan data dari SIKRI Direktorat APK (DJPb) atas LRA konsolidasi seluruh Pemerintah Daerah di lingkup Kalimantan Tengah, sampai dengan 30 November 2025, Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp25.633,59 Miliar atau 76,78% dari target yang telah ditetapkan, tumbuh sebesar 14,66% (yoy). Pendapatan masih didominasi oleh pendapatan transfer sebesar 79,00% dari Total Pendapatan APBD yang menggambarkan bahwa angka ketergantungan Pemda masih tinggi terhadap TKD. Kinerja PAD menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 43,03% (yoy) terutama dari pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didorong oleh implementasi Perda PDRD dan Perkada turunannya sejak 5 Januari 2025. Selain itu Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga tumbuh 51,30% (yoy) terutama untuk Dividen atas Penyertaan Modal BUMN dan BUMD. Pada sisi Belanja Daerah, realisasi s.d. 30 November 2025 mencapai Rp21.555,74 Miliar atau 59,96% dari pagu yang telah ditetapkan dan tumbuh 6,27% (yoy). Beberapa Belanja Daerah perlu ditingkatkan realisasinya karena per 30 November 2025, seluruh Belanja kecuali Belanja Subsidi masih di bawah 70%, terutama Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal masih di bawah 60% akibat adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Dengan kondisi ini, maka APBD Kalimantan Tengah masih surplus Rp4.077,85 Miliar, berbanding terbalik dari pagu yang direncanakan defisit, sehingga terdapat SILPA sebesar Rp6.536,75 Miliar. Pemerintah daerah perlu menerapkan manajemen kas yang lebih efektif, dengan memanfaatkan saldo kas di RKUD secara produktif melalui investasi atau program-program strategis yang dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi regional di Kalimantan Tengah. (update data Portal Data SIKD masih akan bergerak terutama untuk perkembangan data APBD seluruh Indonesia).
Tags:
Kanwil DJPb Prov Kalteng
