Palangka Raya, Newsinkalteng.co.id - Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Bambang Irawan, mendorong Bank Kalteng untuk lebih agresif dalam mengambil peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah, khususnya dalam mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Menurut Bambang, sebagai bank milik pemerintah daerah, Bank Kalteng semestinya berada di garda terdepan dalam menyosialisasikan berbagai program pembiayaan dan layanan digital kepada masyarakat. Namun, ia menilai selama ini Bank Kalteng belum optimal menjalankan fungsi tersebut.
“Bank Kalteng itu harus aktif turun ke lapangan, sosialisasikan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), perkenalkan layanan QRIS mereka. Jangan hanya diam di balik meja,” tegas Bambang dalam keterangannya kepada media, Selasa (24/6/2025).
Ia menyoroti minimnya kehadiran Bank Kalteng dalam kegiatan publik seperti Car Free Day (CFD), yang justru banyak dimanfaatkan oleh bank-bank nasional untuk mempromosikan produk digital mereka.
“Di CFD, masyarakat lebih banyak pakai QRIS dari bank besar seperti BCA, BNI. Sementara kita punya bank sendiri, Bank Kalteng, tapi tidak terlihat. Padahal ini peluang besar untuk masuk ke pasar UMKM dan mendekatkan layanan ke masyarakat,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan itu juga menyinggung ketergantungan Bank Kalteng terhadap penyertaan modal dari pemerintah daerah yang masih terjadi setiap tahun. Ia menegaskan bahwa sebuah bank daerah yang sehat dan progresif harus mampu mandiri tanpa terus bergantung pada suntikan dana APBD.
“Jangan tiap tahun minta penyertaan modal terus. Kita tidak suka model begini. Bank Kalteng harus mulai mapan dan bisa berdiri sendiri. Harus ada terobosan, kerja nyata, dan inovasi,” tegas Bambang.
Ia pun menantang manajemen Bank Kalteng untuk membuktikan kinerjanya melalui peningkatan penyaluran KUR dan pemanfaatan layanan QRIS secara masif di tengah masyarakat. Bambang menilai bahwa langkah konkret di lapangan jauh lebih penting daripada sekadar laporan di atas kertas.
“Kalau mau jadi bank yang kuat, ya jangan terus-menerus disuport pemerintah. Logikanya, bank yang tumbuh itu bisa mandiri. Jadi saya bilang, sekarang waktunya kerja nyata. KUR harus terserap, QRIS harus digunakan. Itu baru bukti kinerja,” pungkasnya.
Komisi II DPRD Kalteng sendiri diketahui membidangi urusan perekonomian dan terus mendorong berbagai pihak, termasuk perbankan daerah, agar terlibat aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.[Red]
