 |
| Foto: Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kalteng, Junaidi. |
Palangka Raya, Newsinkalteng.co.id – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta Pertamina memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kota Palangka Raya menyusul masih munculnya antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU.
Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, mengatakan antrean yang terjadi di lapangan perlu menjadi perhatian serius karena dapat menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pasokan BBM dengan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, Pertamina perlu memastikan distribusi ke SPBU berjalan sesuai kuota yang telah ditetapkan. Jangan sampai pasokan yang diterima masyarakat justru lebih rendah dibandingkan kebutuhan harian.
“Kalau antrean masih terjadi, berarti ada persoalan dalam penyaluran yang harus segera dievaluasi. Kami meminta kuota kebutuhan BBM untuk Palangka Raya benar-benar dipenuhi,” ujar Junaidi saat ditemui di Palangka Raya, Selasa (18/8/2026).
Ia menyebut kebutuhan BBM di Kota Palangka Raya mencapai sekitar 205 kiloliter. Karena itu, angka tersebut dinilai harus menjadi perhatian dalam menjaga kestabilan pasokan di lapangan.
Junaidi juga menyoroti perbedaan antara pernyataan mengenai kondisi stok BBM yang aman dengan kenyataan yang masih menunjukkan adanya antrean di SPBU.
“Kita sering mendengar stok disebut aman, tetapi masyarakat masih melihat antrean panjang. Artinya, kondisi distribusi di lapangan perlu dilihat kembali agar tidak terjadi kekurangan pasokan,” katanya.
Selain persoalan pasokan, Junaidi turut menanggapi kebijakan pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan Data Tunggal, khususnya dengan memprioritaskan kelompok masyarakat pada Desil 1 hingga 8.
Ia menilai kebijakan tersebut pada prinsipnya dapat didukung karena BBM bersubsidi memang harus disalurkan kepada masyarakat yang berhak.
“Kalau masyarakat yang mampu diarahkan menggunakan BBM non-subsidi, kami memahami kebijakan tersebut. Yang penting pelaksanaannya jangan sampai membuat masyarakat yang berhak justru kesulitan mendapatkan BBM,” jelasnya.
Ia menegaskan pembatasan pembelian Pertalite harus berjalan beriringan dengan jaminan ketersediaan BBM secara keseluruhan, baik subsidi maupun non-subsidi.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan kepastian mengenai penerima subsidi, tetapi juga memperoleh akses BBM yang memadai tanpa harus menghadapi antrean panjang di SPBU.
Junaidi berharap Pertamina tidak mengurangi pasokan untuk Palangka Raya dan memastikan kebutuhan sekitar 205 kiloliter dapat terpenuhi secara konsisten.
“Kalteng merupakan daerah penghasil energi. Karena itu, kami berharap kebutuhan BBM masyarakat di daerah dapat dipenuhi dan tidak ada pengurangan pasokan yang menyebabkan antrean,” pungkasnya. (red)
