 |
| Foto: Wakil Ketua II Komisi I DPRD Palangka Raya, Syaufwan Hadi. |
Palangka Raya, Newsinkalteng.co.id — Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Palangka Raya mendapat sorotan dari Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya Syaufwan Hadi. Ia menilai persoalan tersebut tidak hanya dipicu keterbatasan stok BBM subsidi, tetapi juga lemahnya pengawasan di lapangan.
Menurut Syaufwan, kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi yang diterapkan pemerintah kota sudah tepat, namun harus diikuti pengawasan ketat agar pelaksanaannya efektif.
“Pembatasan pembelian BBM subsidi seperti Pertalite dan Bio Solar merupakan langkah tepat untuk menjaga pemerataan distribusi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” katanya, Rabu (6/5/2026).
Ia menyebut masih adanya praktik pengisian berulang dan aktivitas pelangsir menjadi salah satu penyebab distribusi BBM tidak merata. Karena itu, pengawasan di SPBU perlu diperkuat dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
“Karena itu, meminta aparat pengawas seperti Satpol PP dan instansi terkait, bersama Pertamina, untuk memperketat pengawasan di setiap SPBU,” ujarnya.
Selain pengawasan manual, dirinya juga mendorong penggunaan teknologi seperti barcode dan aplikasi MyPertamina untuk mempermudah pengendalian distribusi BBM subsidi.
Menurutnya, sistem digital tersebut dapat membantu memastikan BBM subsidi diterima masyarakat sesuai ketentuan dan mengurangi potensi penyalahgunaan.
Syaufwan menambahkan, persoalan BBM tidak cukup diselesaikan hanya melalui surat edaran, melainkan memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan ketersediaan pasokan di lapangan. (red)
