Palangka Raya, Newsinkalteng.co.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Maret 2026 tetap solid di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Akselerasi belanja negara pada awal tahun menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada triwulan I 2026.
“Ini merupakan pertumbuhan triwulan pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Di tengah tekanan global, kita tumbuh lebih tinggi dibanding triwulan IV tahun lalu yang sebesar 5,39 persen,” ujar Menkeu dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi April 2026.
Hingga akhir Maret 2026, pendapatan negara terealisasi sebesar Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen (yoy). Kenaikan tersebut didorong oleh penerimaan perpajakan yang meningkat 20,7 persen.
Di sisi lain, belanja negara mencapai Rp815,0 triliun atau naik 31,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meski mencatat defisit sebesar Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), pemerintah menegaskan pengelolaan fiskal tetap sehat, terukur, dan diarahkan untuk memperkuat ekonomi domestik.
Di tingkat regional, kinerja fiskal Kalimantan Tengah menunjukkan perkembangan positif. Pendapatan APBN di Bumi Tambun Bungai tercatat mencapai Rp2.204,22 miliar atau tumbuh 25,94 persen (yoy).
Pertumbuhan tersebut ditopang oleh peningkatan signifikan penerimaan PPh Nonmigas yang melonjak 71,82 persen, terutama dari sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan perdagangan. Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meningkat tajam 473,88 persen, yang sebagian besar berasal dari pengembalian belanja barang tahun sebelumnya oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) sebesar Rp566,06 miliar.
Namun demikian, penerimaan pajak internasional mengalami tekanan. Bea keluar tercatat terkontraksi 11,34 persen akibat penurunan harga referensi crude palm oil (CPO) global menjadi 938,87 dolar Amerika Serikat per metrik ton.
Dari sisi belanja, realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) di Kalimantan Tengah tumbuh 35,90 persen. Kenaikan tersebut didorong oleh pembayaran tunjangan hari raya (THR), kenaikan gaji hakim, serta penguatan infrastruktur pertahanan seiring perubahan status Korem menjadi Kodam.
Belanja APBN di Kalimantan Tengah juga memberikan dampak langsung kepada masyarakat melalui berbagai program prioritas yang dirasakan 230.922 penerima manfaat MBG, dengan melibatkan 3.845 tenaga kerja dan 701 pemasok lokal.
Selain itu, pemerintah mengalokasikan Rp211,96 miliar untuk pembangunan dan preservasi jalan nasional. Sementara itu, sektor pendidikan dan kesehatan masing-masing menyerap anggaran sebesar Rp51,52 miliar dan Rp28,39 miliar.
Berbeda dengan belanja pusat, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di Kalimantan Tengah justru mengalami kontraksi 17,33 persen menjadi Rp4.353,30 miliar. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh berkurangnya alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) serta belum terealisasinya Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik akibat kendala administrasi kontrak di sejumlah pemerintah daerah.
Penyaluran dana desa juga mengalami perlambatan karena adanya persyaratan tambahan dalam rangka penguatan tata kelola desa yang masih memerlukan kesiapan administrasi lebih lanjut.
Secara konsolidasi, APBD di wilayah Kalimantan Tengah mencatat surplus sebesar Rp851,85 miliar. Pendapatan daerah tumbuh 43,33 persen, meskipun ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih cukup tinggi, yakni mencapai 81,62 persen dari total pendapatan daerah.
Menanggapi surplus yang menghasilkan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tersebut, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah di Kalimantan Tengah untuk meningkatkan efektivitas manajemen kas. Saldo anggaran yang tersedia diharapkan dapat segera dimanfaatkan untuk program-program strategis guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[Humas Kemenku kalteng/Red]
Tags:
Kanwil DJPb Prov Kalteng
