Palangka Raya, Newsinkalteng.co.id – Pada Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Maret 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 28 Februari 2026 tetap terjaga dan menunjukkan tren positif di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Pendapatan Negara terealisasi sebesar Rp358,0 triliun (11,4% dari outlook) dan tumbuh 12,8% (yoy), didukung oleh kinerja penerimaan pajak yang tumbuh kuat sebesar 30,4%. Sementara itu, Belanja Negara mencapai Rp493,8 triliun atau (12,8% dari outlook), meningkat 41,9% (yoy) sebagai bentuk percepatan dukungan pemerintah terhadap perekonomian dan pelaksanaan program prioritas nasional. Dengan perkembangan tersebut, APBN mencatat defisit sebesar Rp135,7 triliun atau 0,53% terhadap PDB, yang tetap berada dalam koridor pengelolaan fiskal yang sehat dan terukur.
Di tengah dinamika global yang dipengaruhi eskalasi geopolitik dan volatilitas pasar keuangan, Menteri Keuangan menegaskan bahwa ketahanan ekonomi nasional tetap kuat. “Fundamental ekonomi kita masih cukup kuat,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Maret 2026.
Kinerja Pendapatan dan Hibah APBN Kalimantan Tengah per 28 Februari 2026 mencapai Rp1.264,90 Miliar (11,03% dari target) tumbuh Rp243,08 Miliar (23,79%, yoy) yang disebabkan oleh tingginya penerimaan PPH (Non Migas) Sebesar Rp661,86 (95,24% yoy) didorong oleh PPh 25/29 Badan Rp319,38 miliar. Kinerja ini mencerminkan kuatnya aktivitas WP badan diKalteng, terutama sektor pertanian, kehutanan, perikanan, serta perdagangan besar dan eceran. Penerimaan PBB juga mengalami pertumbuhan sebesar Rp17,97 (361,28% yoy) kondisi tersebut menunjukkan percepatan pembayaran kewajiban pajak berbasis aset pada awal tahun.
Selain itu, kinerja penerimaan dari sisi Pajak Perdagangan Internasional tercatat Rp138,44 miliar atau 286,93% dari target, dan tumbuh 108,83% (yoy). Peningkatan kinerja Pajak Perdagangan Internasional ini terutama dipengaruhi oleh meningkatnya Bea Keluar yang mencapai Rp138,30 miliar atau 289,32% dari target (116,26% yoy). Kenaikan ini didorong oleh lonjakan permintaan crude palm oil (CPO) dari China sebagai dampak dinamika geopolitik global yang memengaruhi rantai pasok dan kebutuhan energi serta bahan baku. Kondisi tersebut menyebabkan volume ekspor CPO meningkat hampir dua kali lipat, sehingga berdampak langsung pada peningkatan penerimaan Bea Keluar.
Dari sisi PNBP, Kinerja PNBP telah mencapai Rp390,31 Miliar atau tumbuh 352,63% (yoy) kondisi tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan PNBP lainnya sebesar Rp351,15 miliar (158,30%) dari target. Pendapatan tersebut mayoritas berasal dari potongan SPM dan setoran langsung, khususnya potongan SPM yang didominasi dari Dinas TPHP sebesar Rp279,48 miliar akibat kontrak RPATA yang tidak terselesaikan.
Pada sisi lain, kinerja Belanja APBN Kalimantan Tengah per 28 Februari 2026 mencapai Rp3.579,28 Miliar (15,88% dari pagu) tumbuh Rp30,12 Miliar (0,85%, yoy) yang meliputi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dengan pagu Rp7.034,51 Miliar telah terealisasi Rp725,52 miliar (10,31% dari pagu), tumbuh sebesar 56,90% (yoy) didorong oleh tingginya realisasi Belanja Pegawai, Belanja Modal, dan Belanja Barang. Tingginya realisasi Belanja Pegawai tersebut di dorong oleh Satuan Kerja di lingkup Kementerian Pertahanan karena terdapat penambahan pegawai, Belanja Modal di dorong oleh Kementerian PU memiliki pagu terbesar Rp1.927,70 miliar dengan realisasi 7,77% (Rp151,93 miliar) yang digunakan untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan Nasional, sementara Belanja Barang di dukung oleh Kementerian Pertahanan mencatat realisasi tertinggi 19,63% (Rp103,62 miliar) yang dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemenseiring perubahan Korem menjadi Kodam. Belanja K/L sebagian digunakan untuk belanja yang langsung diterima oleh masyarakat yaitu di antaranya:
Program MBG di Kalimantan Tengah (Data Per 28 Februari 2026) sebanyak 87 SPPG aktif telah menyerap tenaga kerja sebanyak 3.845 petugas dan menggerakkan 701 Supplier yang telah melayani 230.922 Penerima Manfaat pada Kelompok yang terdiri dari Balita, Bumil/Busui, siswa dari Paud hingga SMA serta Santri, SLB, dan PKBM;
Belanja Pendidikan sebesar Rp29,90 Miliar (2,81% dari pagu) yang sebagian besar untuk Program Sekolah Rakyat sebesar Rp631,17 Juta dan Peningkatan Sarana Prasarana serta Mutu Pendidikan pada Sekolah dan Perguruan Tinggi Keagamaan sebesar Rp7,36 Miliar;
Belanja Kesehatan Rp14,99 Miliar (10,42% dari pagu) yang sebagian besar untuk Labolatorium dan Alat Lab pengujian obat dan makanan sebesar Rp323,27 Juta;
Belanja Infrastruktur Rp188,81 Miliar (8,76% dari pagu) yang sebagian besar untuk Preservasi dan Peningkatan Jalan dan Jembatan sebesar Rp165,25 Miliar.
Kinerja Belanja K/L pada Februari 2026 mengalami pertumbuhan sebesar 56,90% (yoy). Selain Belanja K/L, Belanja APBN juga disalurkan melalui Belanja Transfer ke Daerah (TKD) dengan kinerja penyaluran per 28 Februari 2026 terealisasi sekitar Rp2.853,77 miliar, terkontraksi 7,55% (yoy). Kondisi tersebut disebabkan oleh penurunan Pagu pada Dana Bagi Hasil jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penyaluran TKD Per 28 Februari 2026 secara tahunan terkontraksi 7,55% (yoy) akibat Dana Bagi Hasil (DBH), mengalami kontraksi yang dipengaruhi oleh belum adanya realisasi DBH Pajak serta penurunan DBH Sumber Daya Alam (SDA) minerba. Penurunan ini sejalan dengan melemahnya harga batu bara yang terkontraksi sebesar 16,41% (yoy), sehingga berdampak langsung pada penerimaan daerah yang bersumber dari sektor tersebut. Selain itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik belum terealisasi karena pada tahun 2026 terdapat beberapa pemerintah daerah yang tidak memperoleh alokasi dana, seperti Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur. Di samping itu, belum terdapat pengajuan penyaluran tahap I, sehingga realisasi DAK Fisik masih tertahan pada awal tahun. Sementara itu, Insentif Daerah dan Dana Desa juga belum menunjukkan realisasi karena adanya penyesuaian persyaratan tambahan dalam pengajuan tahap I. Penyesuaian ini dilakukan dalam rangka mendukung implementasi kebijakan KDMP, sehingga memerlukan kesiapan administrasi dari pemerintah daerah dan desa sebelum penyaluran dapat dilakukan.
Berdasarkan data dari SIKRI Direktorat APK (DJPb) atas LRA konsolidasi seluruh Pemerintah Daerah di lingkup Kalimantan Tengah, sampai dengan 28 Februari 2026, Realisasi Pendapatan Daerah mencapai Rp2.551,26 Miliar atau 10,51% dari target yang telah ditetapkan, terkontraksi sebesar 21,82% (yoy). Pendapatan masih didominasi oleh pendapatan transfer sebesar 87,72% dari Total Pendapatan APBD yang menggambarkan bahwa angka ketergantungan Pemda masih tinggi terhadap TKD. Kinerja PAD menunjukkan pertumbuhan negatif sebesar 46,21% (yoy) terutama melemahnya kinerja penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga belum terdapat realisasi. Pada sisi Belanja Daerah, realisasi s.d. 28 Februari 2026 sebesar Rp1.127,88 Miliar atau 4,32% dari pagu yang telah ditetapkan dan terkontraksi 1,10% (yoy). Beberapa Belanja Daerah perlu ditingkatkan realisasinya karena per 28 Februari 2026, seluruh Belanja masih dibawah 9%.
Dengan kondisi ini, maka APBD Kalimantan Tengah masih surplus Rp1.423,39 Miliar, berbanding terbalik dari pagu yang direncanakan defisit, sehingga terdapat SILPA sebesar Rp1.422,39 Miliar. Pemerintah daerah perlu menerapkan manajemen kas yang lebih efektif, dengan memanfaatkan saldo kas di RKUD secara produktif melalui investasi atau program-program strategis yang dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi regional di Kalimantan Tengah.
(update data Portal Data SIKD masih akan bergerak terutama untuk perkembangan data APBD seluruh Indonesia).
Tags:
Kanwil DJPb Prov Kalteng
