Palangka Raya, Newsinkalteng.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) memastikan ketersediaan bahan pokok di wilayah Kalteng dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga enam bulan ke depan, termasuk menjelang Ramadhan dan Lebaran 2026.
Kepastian tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, usai memimpin tim gabungan melakukan pemantauan harga dan stok pangan di sejumlah titik strategis, Kamis (5/2/2026).
Pemantauan dilakukan di Pasar Besar, Pasar Kahayan, pangkalan LPG, serta gudang Bulog untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok di pasaran.
“Berdasarkan hasil pemantauan di gudang Bulog, stok pangan dipastikan aman untuk empat hingga enam bulan ke depan. Begitu pula stok beras medium di pedagang besar yang masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Ramadhan,” ujar Yuas Elko.
Meski secara umum stok pangan terpantau stabil, Yuas mencatat adanya kenaikan harga pada beberapa komoditas, khususnya cabai rawit dan cabai merah yang saat ini berada di kisaran Rp100.000 hingga Rp120.000 per kilogram.
Selain itu, perhatian serius juga diberikan terhadap harga LPG 3 kilogram di tingkat pengecer. Di wilayah perkotaan, harga LPG subsidi tercatat mencapai Rp35.000 hingga Rp38.000 per tabung, sementara di daerah pedalaman bahkan menembus Rp50.000 hingga Rp60.000.
Menanggapi kondisi tersebut, Pemprov Kalteng mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk menghadirkan inovasi kebijakan penetapan harga LPG di tingkat pengecer dengan mempertimbangkan jarak distribusi.
“Perlu ada standar harga yang jelas berdasarkan jarak angkut, misalnya dari pangkalan ke pengecer di desa tertentu, agar tidak terjadi lonjakan harga yang tidak terkendali,” tegasnya.
Yuas juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan aksi borong atau panic buying, serta berbelanja secara bijak sesuai kebutuhan.
Untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, Pemprov Kalteng melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berencana menggelar pasar murah atau pasar penyeimbang dalam waktu dekat.
“Pemantauan akan terus dilakukan secara rutin oleh TPID bersama unsur Forkopimda, instansi vertikal seperti BPS dan Bank Indonesia, serta perangkat daerah terkait, sesuai arahan Menteri Dalam Negeri, agar inflasi di Kalimantan Tengah tetap terkendali,” pungkasnya.[Red]
Tags:
Pemprov Kalteng
