Pemprov Kalteng dan Pemerintah Pusat Kompak Tanggulangi Karhutla 2025: Fokus Lindungi Lahan Gambut




PALANGKA RAYA, Newsinkalteng.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) bersama Pemerintah Pusat bahu-membahu mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tahun 2025. Bertempat di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (7/8/2025), digelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla yang dihadiri sejumlah pejabat tinggi nasional dan daerah.

Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq, dan dihadiri oleh Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran, serta seluruh bupati dan wali kota se-Kalteng.

Gambut Jadi Titik Kritis

Dalam rapat tersebut, kawasan gambut kembali menjadi sorotan utama. Menteri LHK mengungkapkan, dari total 15,3 juta hektare wilayah Kalteng, sekitar 30% merupakan lahan gambut yang sangat rentan terbakar.

“Kolaborasi lintas sektor dan penggunaan data yang akurat menjadi kunci. Kita tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri,” tegas Hanif.

Data BPBD Kalteng per 4 Agustus 2025 mencatat sebanyak 1.317 titik panas dan 326 kejadian karhutla telah terjadi, membakar sekitar 451 hektare lahan. BMKG memperingatkan bahwa tingkat kerawanan kebakaran akan meningkat tajam pada 8-9 Agustus, khususnya di wilayah selatan dan tengah Kalteng.

Kalteng Siaga Tinggi

Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bahwa Kalteng saat ini berada dalam status siaga tinggi, khususnya di daerah gambut seperti Pulang Pisau, Kapuas, dan Kotawaringin Timur. Ia juga mengingatkan agar semua pihak belajar dari bencana karhutla besar yang melanda pada 2015 dan 2019.

“Ini alarm nyata. Deteksi dini, sinergi lintas sektor, dan pemberdayaan masyarakat adalah harga mati,” ujar Agustiar.

Pemprov Kalteng juga mengedepankan pendekatan berbasis kearifan lokal dengan menerapkan Perda No. 1 Tahun 2020, yang mewadahi praktik pembukaan lahan tradisional dengan pengawasan ketat.

Dukungan Konkret Pemerintah Pusat

Sebagai bentuk komitmen bersama, Rakor ditutup dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama Penanggulangan Karhutla 2025. Dalam kesempatan itu, Menteri LHK dan Kepala BNPB turut menyerahkan bantuan peralatan kepada Pemprov Kalteng untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla di lapangan.
(Red)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama