.jpg)
Palangka Raya, Newsinkalteng.co.id – Di tengah keterbatasan anggaran dalam perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) tahun 2025, Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Lohing Simon, menegaskan bahwa proyek-proyek infrastruktur prioritas di wilayah ini tetap akan dilanjutkan.
Hal ini disampaikannya usai Rapat Kerja Komisi IV DPRD Kalteng bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalteng yang digelar Rabu (25/06/2025). Dalam rapat tersebut, dibahas secara detail pagu anggaran dan progres pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur jalan yang tersebar di berbagai kabupaten/kota.
“Kita sudah bahas bersama PUPR. Tidak ada perubahan pada angka pagu anggaran, tidak bertambah, tidak berkurang, dan tidak ada pergeseran,” tegas Lohing.
Meski tak terjadi perubahan signifikan pada struktur anggaran, Lohing mengakui bahwa keterbatasan fiskal menyebabkan beberapa proyek tidak dapat diselesaikan pembayarannya secara penuh dalam tahun anggaran ini. Untuk mengatasi hal tersebut, DPRD dan Dinas PUPR menyepakati skema pembayaran bertahap.
“Silakan bagi kontraktor yang sanggup menyelesaikan fisik proyek tahun ini, tetapi untuk kekurangan pembayarannya akan dianggarkan pada tahun depan. Ini sudah kita sepakati bersama,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.
Dari total 44 paket proyek infrastruktur jalan yang direncanakan, hanya sekitar 20 persen di antaranya yang kontraktornya bersedia menyelesaikan pekerjaan dengan skema pembayaran tunda.
“Artinya, hanya sebagian kecil proyek yang bisa lanjut tahun ini dan dibayar tahun depan. Sisanya, sekitar 80 persen proyek hanya akan dilaksanakan sesuai besaran anggaran yang tersedia saat ini,” ungkapnya.
Meskipun efisiensi anggaran menjadi keniscayaan, DPRD memastikan bahwa proyek-proyek strategis dan prioritas yang menyangkut kepentingan masyarakat luas tetap dilaksanakan.
“Apa yang sudah tertuang di dalam rencana kerja PUPR Kalteng kita pastikan tetap berjalan, tentu dengan menyesuaikan kemampuan anggaran dan prinsip efisiensi,” tutup Lohing.
Dengan langkah ini, DPRD Kalteng berharap pembangunan infrastruktur tetap berjalan meski di tengah keterbatasan, demi mendukung konektivitas dan kemajuan daerah.
.jpg)