Palangka Raya, Newsinkalteng.co.id – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Mei 2025 menunjukkan kondisi yang tetap sehat. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kita edisi Juni 2025. Ia mengungkapkan bahwa pendapatan negara telah mencapai Rp995,3 triliun atau 33,1 persen dari target, sementara belanja negara sebesar Rp1.016,3 triliun atau 28,1 persen dari pagu. Meski terjadi defisit sebesar Rp21 triliun (0,09% dari PDB), keseimbangan primer tetap mencatat surplus Rp192,1 triliun.
Sri Mulyani menegaskan bahwa APBN tetap bekerja optimal sebagai shock absorber dalam menghadapi gejolak global, termasuk tensi geopolitik Iran-Israel dan ketidakpastian perdagangan AS-Tiongkok. Pemerintah tetap berkomitmen menjaga fiskal tetap sehat guna melindungi daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Di Kalimantan Tengah, kinerja APBN juga menunjukkan tren positif. Pendapatan dan hibah per 31 Mei 2025 tercatat sebesar Rp3,15 triliun atau 34,74% dari target, meningkat 8,42% dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini dipicu oleh lonjakan penerimaan pajak lainnya sebesar 2.063,97% dan bea keluar sebesar 242,70%, terutama dari ekspor minyak kelapa sawit yang harganya terus meningkat sejak awal tahun.
Dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Kalimantan Tengah mengumpulkan Rp49,85 miliar dari tiga satuan kerja BLU utama: Poltekkes Palangka Raya, Rumah Sakit Bhayangkara, dan Universitas Palangka Raya, dengan dominasi pada jasa layanan pendidikan dan kesehatan.
PNBP lainnya sebesar Rp167,26 miliar juga berasal dari sektor transportasi dan kepolisian. Kementerian Perhubungan mencatat Rp40,41 miliar dari layanan pelabuhan, navigasi, hingga jasa kebandarudaraan. Sementara itu, PNBP dari Polri mencapai Rp37,76 miliar melalui layanan administrasi kendaraan dan izin keamanan.
Realisasi belanja APBN di Kalimantan Tengah mencapai Rp10,86 triliun atau 31,66% dari pagu. Meskipun belanja kementerian/lembaga menurun 16,72% secara tahunan, belanja diarahkan langsung untuk mendukung kebutuhan masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.
Di sektor pendidikan, dana sebesar Rp55,55 miliar dialokasikan untuk BOS, KIP Kuliah, peningkatan sarana sekolah dan bantuan dosen non-PNS. Sektor kesehatan menerima Rp6,86 miliar untuk pengawasan obat dan makanan, pengendalian penyakit, dan program keluarga 1000 HPK.
Pemerintah juga menyalurkan Rp97,42 miliar untuk perlindungan sosial seperti BPNT, PKH, dan bantuan untuk anak yatim piatu.
Belanja transfer ke daerah (TKD) juga mencatat realisasi sebesar Rp8,86 triliun atau 35,89% dari total pagu. Pertumbuhan terbesar berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) PPh dan PBB yang naik hingga 3.468,97%.
Sebagian besar TKD diarahkan untuk belanja pendidikan seperti BOS, BOP PAUD, dan tunjangan guru ASN. Di sektor kesehatan, dana disalurkan untuk operasional puskesmas dan pengawasan obat. Infrastruktur pedesaan juga diperkuat melalui Dana Desa untuk pengentasan stunting, padat karya, hingga adaptasi perubahan iklim.
Berdasarkan data SIKD DJPK Kemenkeu, realisasi pendapatan APBD Kalimantan Tengah mencapai Rp8,44 triliun (25,68% dari target), meningkat 11,23% secara tahunan. Namun, 80,94% di antaranya masih berasal dari transfer pusat, menandakan ketergantungan daerah yang tinggi terhadap TKD.
Belanja daerah tercatat sebesar Rp6,25 triliun (17,73% dari pagu), tumbuh 25,62%. Dengan demikian, APBD Kalimantan Tengah mencatat surplus Rp2,19 triliun, berbanding terbalik dengan proyeksi defisit. Bahkan terdapat SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) sebesar Rp2,33 triliun.
Pemerintah daerah diimbau untuk lebih efektif dalam mengelola kas daerah, termasuk memanfaatkan saldo kas untuk program strategis yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi regional.[Red]
Tags:
Kanwil DJPb Prov Kalteng
