 |
| Foto: Ketua DPRD Provinsi Kalteng, Arton S. Dohong. |
Palangka Raya, Newsinkalteng.co.id — Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Arton S Dohong, berharap rencana kunjungan kerja Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, ke Kalteng dapat menjadi momentum untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurut Arton, kunjungan tersebut seharusnya tidak berhenti pada kegiatan peninjauan lapangan. Pemerintah pusat diharapkan membawa dukungan konkret, terutama karena penanganan karhutla di Kalteng membutuhkan sumber daya dan teknologi yang tidak sepenuhnya mampu dipenuhi pemerintah daerah.
“Pada intinya, penanganan karhutla ini juga menjadi tanggung jawab pusat terhadap daerah. Tentu kita sangat mengapresiasi dan menyambut baik kedatangan Bapak Wapres,” ujar Arton, Senin (7/9/2026).
Ia mengatakan, pemerintah provinsi bersama tim gabungan selama ini telah berupaya menangani kebakaran di berbagai titik. Namun, kondisi geografis dan medan yang sulit membuat proses pemadaman tidak selalu dapat dilakukan secara maksimal.
Salah satu kendala utama, kata dia, adalah akses menuju lokasi kebakaran, khususnya kawasan gambut yang berada di wilayah terisolasi. Selain sulit dijangkau melalui jalur darat, petugas juga kerap menghadapi persoalan terbatasnya sumber air di sekitar titik api.
“Karena keterbatasan fisik tenaga manusia, kita mutlak membutuhkan intervensi teknologi dan armada khusus. Bantuan sarana pendukung berskala besar seperti pengerahan ekskavator hingga masifnya operasi pesawat water bombing sangat krusial untuk menaklukkan kobaran api yang tidak terjangkau jalur darat,” jelasnya.
Arton menegaskan, kondisi tersebut menjadi alasan penting bagi pemerintah pusat untuk memberikan dukungan lebih besar kepada daerah. Ia berharap kunjungan Wapres dapat melihat secara langsung kondisi penanganan karhutla sekaligus memahami kebutuhan nyata di lapangan.
“Catatan pentingnya, pemerintah pusat jangan sekadar berkunjung dan meninjau saja. Harus ada wujud support dan dukungan nyata untuk daerah dalam menghadapi bencana tahunan ini,” tegasnya.
Ia menambahkan, persoalan karhutla di Kalteng merupakan bencana yang berulang sehingga membutuhkan strategi penanganan yang lebih kuat dan dukungan teknologi. Menurutnya, kehadiran pemerintah pusat harus mampu menghasilkan langkah konkret agar penanganan tidak hanya bersifat reaktif ketika kebakaran terjadi.
“Hal ini harus mendapat atensi serius dari pusat. Entah dengan pengerahan teknologi mutakhir apa pun, yang jelas bencana karhutla ini harus betul-betul bisa teratasi oleh kehadiran pemerintah,” pungkasnya. (red)
