 |
| Foto: Anggota Dapil IV DPRD Provinsi Kalteng, Terro Midel Yoseph. |
Palangka Raya, Newsinkalteng.co.id — Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Daerah Pemilihan (Dapil) IV yang meliputi Kabupaten Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur dan Murung Raya, Yetro Midel Yoseph, menyoroti persoalan cepat habisnya BBM bersubsidi di sejumlah SPBU di Kabupaten Murung Raya.
Menurut Yetro, kondisi tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh kurangnya pasokan. Keterbatasan kuota BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar dinilai menjadi salah satu persoalan utama, ditambah praktik pelangsiran yang masih terjadi di lapangan.
”Sebenarnya kurang suplai itu relatif. Yang jadi persoalan selalu itu kan yang subsidi, karena sifatnya jelas terbatas,” ujar Yetro saat diwawancarai awak media di Gedung Komisi DPRD Kalteng, Senin (7/9/2026).
Anggota Komisi IV DPRD Kalteng itu menjelaskan, keluhan masyarakat umumnya berkaitan dengan Pertalite dan Biosolar. Sementara untuk BBM nonsubsidi seperti Pertamax dan Dex, pasokannya relatif lebih aman.
Ia menilai keterbatasan kuota BBM subsidi membuat antrean di SPBU semakin panjang. Situasi tersebut kemudian membuka peluang bagi pihak tertentu untuk membeli BBM dalam jumlah tertentu guna dijual kembali secara eceran.
“Masyarakat ikut mengantre bukan dalam kapasitas keperluan pribadi, tapi untuk melansir atau mengecer lagi sebagai usaha. Sepanjang itu masih ada, barang pasti (terasa) kurang,” tegasnya.
Di sisi lain, Yetro menyebut kebiasaan masyarakat membeli BBM melalui pengecer juga ikut membuat persoalan tersebut terus berlangsung. Sebagian warga memilih membeli di pinggir jalan karena tidak ingin menghabiskan waktu untuk mengantre di SPBU.
“Masyarakat kadang berasumsi, daripada antre panjang, mending beli di luar. Padahal harga di luar itu dinamis dan pasti berbeda karena didapat dari pihak kedua atau ketiga,” jelasnya.
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, kondisi tersebut pada akhirnya membuat masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk mendapatkan BBM. Harga di tingkat pengecer dapat meningkat karena BBM telah berpindah melalui beberapa pihak sebelum sampai kepada konsumen.
Karena itu, ia menilai persoalan BBM subsidi di Murung Raya perlu dilihat tidak hanya dari sisi ketersediaan pasokan, tetapi juga dari pengawasan distribusi serta kebiasaan pembelian masyarakat. (red)
