 |
| Foto: Suasana Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 DPRD Provinsi Kalteng. |
Palangka Raya, Newsinkalteng.co.id — Tujuh fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kalteng Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026, Selasa (15/9/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Riska Agustin. Penyampaian pandangan umum fraksi menjadi salah satu tahapan dalam pembahasan RAPBD 2027 setelah sebelumnya Gubernur Kalteng menyampaikan pidato pengantar Nota Keuangan dan Raperda APBD 2027 pada Rapat Paripurna Ke-5.
Dalam pandangan masing-masing, tujuh fraksi memberikan sejumlah catatan dan masukan terkait arah pengelolaan anggaran daerah. Secara umum, fraksi-fraksi meminta agar APBD 2027 diarahkan untuk menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pemerataan pembangunan.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui Juru Bicara Yeni Maria Marselina Katha menekankan pentingnya setiap program dan anggaran memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur. Sejumlah sektor yang menjadi perhatian di antaranya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pendidikan, kesehatan, peningkatan sumber daya manusia, penurunan kemiskinan dan stunting, serta penguatan ekonomi kerakyatan.
Sementara itu, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) melalui Juru Bicara Noor Fazariah Kamayanti menyoroti kualitas penganggaran dan belanja daerah. Fraksi tersebut meminta agar target pendapatan disusun secara realistis, belanja dilakukan secara tepat, serta kesiapan pelaksanaan program diperhatikan.
Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) melalui Juru Bicara Wengga Febri Dwi Tananda menekankan pengelolaan fiskal secara cermat dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kondisi masyarakat. Efektivitas, efisiensi serta penetapan prioritas pembangunan juga menjadi perhatian dalam pandangan fraksi tersebut.
Catatan mengenai struktur pendapatan, belanja dan defisit disampaikan Fraksi Partai Demokrat melalui Juru Bicara Kasri Yani. Fraksi tersebut meminta penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran sebagai sumber pembiayaan defisit tidak menjadi kebiasaan dan mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari berbagai sektor ekonomi.
Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) melalui Juru Bicara Raudah menekankan fungsi APBD sebagai instrumen pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penguatan PAD, peningkatan kualitas belanja, pembangunan infrastruktur dan konektivitas, ketahanan pangan serta ekonomi kerakyatan menjadi sejumlah poin yang disoroti.
Selanjutnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui Juru Bicara Habib Sayid Abdurrahman meminta agar pengelolaan APBD 2027 benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Fraksi tersebut mendorong peningkatan pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat, belanja berbasis hasil, serta peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan publik.
Adapun Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) melalui Juru Bicara Armada menekankan pentingnya pengelolaan fiskal yang terukur, efektivitas belanja dan pemerataan pembangunan. Fraksi tersebut juga meminta target pendapatan ditetapkan secara realistis serta penguatan belanja infrastruktur yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Seluruh pandangan umum tersebut selanjutnya menjadi bahan pembahasan antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalteng dalam tahapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Pembahasan tersebut diharapkan dapat menghasilkan kesepahaman mengenai arah kebijakan anggaran dengan tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, prioritas pembangunan serta kebutuhan masyarakat Kalimantan Tengah. (red)
