 |
| Foto: Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kalteng, Junaidi. |
Palangka Raya, Newsinkalteng.co.id — Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Junaidi, meminta Pemerintah Provinsi Kalteng segera menyelesaikan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai langkah mempercepat pemanfaatan tambahan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurut Junaidi, percepatan regulasi diperlukan agar dukungan anggaran dari pemerintah pusat dapat segera masuk ke daerah dan digunakan untuk menangani karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalteng.
Dorongan tersebut disampaikan setelah adanya persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp760 miliar yang akan dialokasikan untuk tujuh provinsi beserta kabupaten/kota yang terdampak karhutla.
“Kita sebagai anggota DPRD Kalteng menyambut positif. Bahkan ini peluang dan harapan kita Pemerintah Provinsi untuk segera menindak lanjut ini. Karena memang kondisi kita membutuhkan anggaran ini,” kata Junaidi, Rabu (16/9/2026).
Ia mengatakan, tambahan anggaran tersebut menjadi peluang bagi Kalteng untuk memperkuat penanganan karhutla, mengingat kebutuhan pembiayaan di lapangan cukup besar.
Junaidi menyebut berdasarkan dokumen Kebijakan Umum APBD Perubahan 2026, Pemprov Kalteng sebelumnya telah menerima dana dari pemerintah pusat sebesar Rp40 miliar yang diperuntukkan bagi penanganan bencana karhutla.
“Namun kalau memang ternyata ada lagi Rp760 yang akan dibagi ke 7 provinsi, ini peluang yang sangat luar biasa. Memang harus dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi,” jelasnya.
Karena itu, ia meminta proses administrasi tidak menjadi kendala dalam pencairan dan pemanfaatan dana tersebut. Pemprov Kalteng dinilai perlu segera menyiapkan Perkada dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.
“Kalau memang harus dibarengi dengan Peraturan Kepala Daerahnya, segera dibuat Peraturan Kepala Daerahnya. Yang penting bagaimana dana ini bisa cepat masuk ke rekening kita kemudian kita manfaatkan untuk penanganan bencana karhutla yang sedang terjadi di wilayah Kalteng,” tegasnya.
Junaidi berharap langkah percepatan tersebut dapat membuat dukungan anggaran segera direalisasikan sehingga kebutuhan penanganan karhutla di lapangan dapat ditangani tanpa terkendala proses birokrasi yang panjang. (red)
