 |
| Foto: Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kalteng, Junaidi. |
Palangka Raya, Newsinkalteng.co.id — Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Junaidi, meminta pemerintah memperkuat perlindungan bagi para relawan yang berada di garis depan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurutnya, perhatian terhadap relawan harus diberikan secara nyata, mulai dari dukungan finansial, perlengkapan keselamatan, hingga bantuan bagi keluarga relawan yang harus meninggalkan rumah selama menjalankan tugas.
“Yang pertama memang kita harus memberikan apresiasi dan penghargaan, sekaligus dukungan kita kepada seluruh relawan yang berjibaku di lapangan. Apalagi di depan,” ujar Junaidi, Jumat (18/9/2026).
Junaidi menilai pemberian honorarium menjadi salah satu bentuk dukungan yang perlu direalisasikan pemerintah. Para relawan telah mengorbankan waktu dan tenaga untuk membantu memadamkan api, sementara kebutuhan keluarga mereka tetap harus dipenuhi.
“Tidak mungkin juga mereka menjadi relawan berminggu-minggu di rumah tidak makan. Artinya, wajib kita keluarkan honor mereka. Mereka berjuang di lapangan memadamkan api, supaya di rumahnya juga anak istrinya makan,” tegasnya.
Perhatian tersebut dinilai semakin mendesak setelah tiga relawan dilaporkan meninggal dunia saat terlibat dalam penanganan karhutla di sejumlah wilayah Kalteng. Para relawan tersebut mengalami kondisi kesehatan serius, antara lain kelelahan dan sesak napas.
Korban pertama yakni Akhmad Rizani atau Akhmad Rijani, Ketua TSAK Jekan Raya, Palangka Raya. Ia meninggal dunia pada 27 Agustus 2026 setelah sebelumnya menjalani perawatan akibat kondisi kelelahan usai menangani karhutla.
Kemudian Ahmadin alias Itam Madin, relawan Damkar Huma Singgah Itah, Kotawaringin Barat, meninggal dunia pada 30 Agustus 2026 setelah sempat menjalani perawatan karena mengalami sesak napas.
Sementara korban ketiga yakni Anto, relawan karhutla Desa Hanjalipan, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Ia dilaporkan meninggal dunia pada 15 Agustus 2026 setelah mengalami sesak napas pascapenanganan karhutla.
Junaidi menegaskan, adanya korban jiwa tersebut menjadi perhatian serius agar keselamatan relawan tidak diabaikan dalam penanganan karhutla. Pemerintah diminta memastikan setiap personel yang diterjunkan memiliki perlengkapan keselamatan dan sarana pendukung yang memadai.
Selain persoalan keselamatan, ia juga menyoroti keterbatasan peralatan, tenaga, dan anggaran yang masih menjadi kendala dalam penanganan karhutla di Kalteng.
Ia menyebut adanya informasi bantuan dana sebesar Rp40 miliar dari pemerintah pusat serta rencana alokasi Rp760 miliar yang akan dibagikan kepada setiap provinsi. Menurutnya, dukungan tersebut harus benar-benar direalisasikan dalam bentuk kebutuhan yang dapat digunakan di lapangan.
“Mudah-mudahan itu memang benar-benar ada barangnya. Jangan-jangan hanya sekadar angin segar atau penghibur saja dari Jakarta,” ucapnya.
Junaidi berharap pemerintah segera memperkuat jumlah personel, menambah peralatan pemadaman, serta memberikan dukungan finansial dan perlindungan kesehatan bagi relawan. Langkah tersebut diperlukan agar para relawan dapat menjalankan tugas tanpa harus mengabaikan keselamatan diri maupun kebutuhan keluarga. (red)
