 |
| Foto: Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Okki Maulana. |
Palangka Raya, Newsinkalteng.co.id — DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong percepatan pemerataan jaringan internet hingga ke wilayah pedalaman dan terpencil. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan masyarakat di seluruh daerah memperoleh akses yang setara terhadap layanan publik dan peluang ekonomi berbasis digital.
Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Okki Maulana, mengatakan masih adanya wilayah yang mengalami keterbatasan jaringan atau blank spot menunjukkan pembangunan infrastruktur digital perlu mendapat perhatian lebih serius.
Menurutnya, kondisi geografis Kalteng yang luas menjadi salah satu tantangan dalam memperluas jaringan telekomunikasi. Namun, persoalan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan masyarakat di daerah terpencil tertinggal dalam perkembangan teknologi.
“Target kita jelas, menuju nol blank spot di Kalimantan Tengah. Jangan sampai masih ada masyarakat yang kesulitan mengakses internet hanya karena tinggal di wilayah pedalaman atau terpencil,” ujarnya, Selasa (21/7/2026).
Okki menilai, kebutuhan terhadap internet saat ini semakin besar seiring meningkatnya penggunaan layanan digital dalam berbagai aktivitas masyarakat. Koneksi internet tidak hanya diperlukan untuk komunikasi, tetapi juga mendukung pendidikan, pelayanan pemerintahan, transaksi ekonomi, hingga pengembangan usaha.
Karena itu, pemerataan akses internet menurutnya harus ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Ketika akses internet sudah merata, masyarakat akan lebih mudah memperoleh informasi, meningkatkan kualitas pendidikan, mengakses layanan pemerintahan, hingga membuka peluang usaha dan ekonomi kreatif,” katanya.
Ia mengingatkan, kesenjangan akses digital berpotensi memperlebar ketimpangan antara masyarakat perkotaan dengan warga yang tinggal di wilayah pelosok. Masyarakat yang tidak memiliki konektivitas memadai akan kesulitan mengikuti berbagai program yang kini mulai mengandalkan sistem digital.
Okki juga mendorong agar program digitalisasi pemerintah diikuti dengan penguatan infrastruktur telekomunikasi. Menurutnya, penerapan pelayanan publik berbasis daring tidak akan berjalan maksimal jika masih terdapat daerah yang kesulitan mendapatkan akses internet.
Selain pemerintah, ia menilai perusahaan penyedia layanan telekomunikasi perlu mengambil peran dalam memperluas jaringan ke wilayah yang secara komersial mungkin belum menjadi prioritas.
“Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten dan kota, serta perusahaan telekomunikasi harus duduk bersama mencari solusi agar wilayah yang masih blank spot dapat segera terlayani,” tegasnya.
Okki menambahkan, pemerataan konektivitas digital juga dapat membuka peluang baru bagi masyarakat di pedalaman untuk memasarkan produk lokal ke pasar yang lebih luas.
Dengan akses internet yang memadai, pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di daerah dinilai memiliki kesempatan lebih besar untuk memanfaatkan platform digital, memperluas pasar, serta meningkatkan pendapatan.
“Kita tidak ingin ada masyarakat yang tertinggal hanya karena keterbatasan jaringan. Semua warga Kalimantan Tengah harus memiliki akses yang sama terhadap teknologi informasi agar pembangunan berjalan lebih inklusif,” pungkasnya. (red)
