Palangka Raya, NewsinKalteng.co.id — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan tidak akan menghambat pembangunan maupun menurunkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Pemprov Kalteng memastikan sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, saat berdialog dan bersilaturahmi dengan insan pers Kalimantan Tengah di halaman Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Sabtu (31/1/2026) sore.
Dalam kesempatan itu, Gubernur menjelaskan bahwa efisiensi anggaran difokuskan pada pos belanja yang masih dapat diminimalkan tanpa menyentuh sektor pelayanan langsung kepada masyarakat.
“Pembangunan tetap harus berjalan. Pendidikan dan kesehatan adalah prioritas. Efisiensi ini bukan untuk menghambat, tetapi untuk menata kembali pengeluaran agar lebih tepat sasaran,” ujar Agustiar Sabran.
Ia mengungkapkan, efisiensi dilakukan pada sejumlah belanja operasional, seperti pelaksanaan rapat di luar kantor atau hotel, pengadaan alat tulis kantor (ATK), perjalanan dinas, serta pengeluaran lain yang dinilai masih dapat ditunda.
Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah daerah, kata dia, tetap memiliki kewajiban untuk hadir dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Walaupun anggaran terbatas, pemerintah tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain pendidikan dan kesehatan, sektor infrastruktur juga masih menjadi perhatian Pemprov Kalteng. Namun, pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
“Untuk infrastruktur tetap kami upayakan, meskipun belum bisa maksimal di semua wilayah,” tambahnya.
Gubernur juga menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya warga kurang mampu.
“Jika ada masyarakat yang sakit dan benar-benar tidak mampu, pemerintah akan memberikan jaminan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Agustiar Sabran juga mengumumkan rencana peluncuran Kartu Huma Betang yang dijadwalkan pada 20 Februari 2026. Program ini menjadi salah satu bentuk komitmen Pemprov Kalteng dalam memperkuat perlindungan dan pelayanan sosial bagi masyarakat.
“Kartu Huma Betang akan menjadi instrumen pelayanan terpadu untuk membantu masyarakat, khususnya kelompok rentan, agar lebih mudah mengakses program-program pemerintah,” jelasnya.
Di tengah pengetatan anggaran, Pemprov Kalteng juga memastikan perhatian terhadap kesejahteraan pemuka agama dan tokoh adat tetap berjalan. Menurut Agustiar Sabran, peran ustaz, pendeta, pastor, hingga mantir adat sangat strategis dalam menjaga kerukunan dan stabilitas sosial di Kalimantan Tengah.
“Mereka adalah mitra pemerintah di tengah masyarakat, sehingga tetap menjadi perhatian,” katanya.[Red]
Tags:
Pemprov Kalteng
