Palangka Raya, Newsinkalteng.co.id – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kalimantan Tengah, I Putu Murdiana, turut mendampingi Menteri Hukum Republik Indonesia dalam kegiatan peninjauan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, pada Rabu (5/11).
Kehadiran Kakanwil Ditjenpas Kalteng bersama jajaran menjadi bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat, khususnya bagi warga kurang mampu.
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian Hukum RI untuk memastikan layanan bantuan hukum dapat terselenggara dengan baik di seluruh Indonesia. Melalui Posbankum, masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum dapat memperoleh pelayanan secara gratis dan profesional.
“Pada kesempatan ini kita turut mendampingi Bapak Menteri Hukum dalam memastikan seluruh aspek pelaksanaan bantuan hukum di Kalimantan Tengah berjalan sesuai dengan pedoman, transparan, dan berpihak pada masyarakat,” ujar I Putu Murdiana.
Menteri Hukum RI meninjau kondisi fisik bangunan, tata ruang, serta fasilitas pelayanan di Posbankum. Dalam kunjungan itu, Menteri juga berdialog dengan petugas, advokat, dan paralegal serta masyarakat.
Dalam mendampingi kegiatan tersebut, I Putu Murdiana menyampaikan bahwa kehadiran Posbankum menjadi simbol nyata negara hadir dalam memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga.
“Bantuan hukum tentunya bukan sekedar fasilitas, melainkan wujud dari keadilan sosial yang dijamin oleh negara untuk semua warga tanpa terkecuali,” tegasnya.
Selain itu, Menteri Hukum RI juga memberikan arahan kepada seluruh pihak yang terlibat agar terus memperkuat sinergi dalam pelaksanaan layanan bantuan hukum. Ia berharap Posbankum dapat berfungsi secara optimal sebagai pusat pelayanan hukum yang efisien, transparan, dan berkeadilan.
Diakhir kegiatan pendampingan, I Putu Murdiana mengungkapkan apresiasinya terhadap langkah strategis Kemenkum RI dalam memperluas akses keadilan di daerah.
“Kami di wilayah Kalimantan Tengah siap mendukung penuh kebijakan Bapak Menteri untuk memastikan setiap warga, tanpa memandang latar belakang ekonomi, memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh bantuan hukum,” pungkasnya.
(Red)
Tags:
Lapas/Rutan Kalteng
