Palangka Raya, Newsinkalteng.co.id - Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk tahun 2026 diprediksi mengalami penurunan signifikan. Penyebab utamanya adalah pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Kondisi ini memicu kekhawatiran DPRD Kalteng terkait kemungkinan terhambatnya program-program prioritas gubernur di tahun mendatang.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, menyebut ketidakpastian ini cukup mengkhawatirkan. “Kita belum tahu apa yang akan terjadi ke depan. APBD kita berada di kisaran lima triliun lebih, sementara kita diminta pemerintah pusat agar serapan minimal 20 persen,” ujarnya, Jum'at (14/11/2025).
Menurutnya, apabila pemotongan anggaran kembali dilakukan, bukan tidak mungkin sejumlah program strategis yang selama ini dikelola daerah akan dialihkan ke pemerintah pusat. “Kalau pengurangan terjadi lagi, bisa saja berbagai program diserahkan ke pusat untuk dieksekusi,” katanya.
Lebih jauh, Purdiono menilai ancaman terhadap pembangunan Kalteng tidak hanya datang dari penurunan APBD, tetapi juga ketidakjelasan Dana Bagi Hasil (DBH). Ia mempertanyakan komitmen pemerintah pusat mengembalikan porsi DBH yang menjadi hak daerah penghasil sumber daya alam.
“DBH kita harus dibayarkan. Itu hak daerah dari SDA seperti tambang dan sawit. Namun sampai sekarang saya masih mempertanyakannya,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa sesuai aturan, 32 persen DBH semestinya kembali ke daerah penghasil, sementara 60 persen masuk ke provinsi. “Dari sana seharusnya kita mendapatkan sumber pendapatan. Tapi semua kini ditarik pusat,” ujarnya.
Selain itu, Purdiono menyoroti kebijakan pajak daerah yang menurutnya tidak realistis. Contohnya pajak alat berat yang dinilai sulit dipungut karena tidak ada pelaku usaha yang bersedia membayarnya. Sementara sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) kini disebut tidak lagi memiliki potensi signifikan.
“Pajak alat berat, siapa yang mau bayar? Itu jadi masalah. MBLB juga sudah tidak ada lagi lahannya,” jelasnya.
Dengan kondisi ini, ia meminta pemerintah daerah untuk fokus menetapkan program-program yang benar-benar prioritas pada tahun depan. “Kita tetap ingin pembangunan berlanjut. Dengan kondisi saat ini, kita harus melihat skala prioritas—mana yang paling penting dan harus dijalankan,” tutup Purdiono.[Red]
