Palangkaraya, Newsinkalteng.co.id – Pada konferensi pers APBN KITA Edisi Oktober 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa kinerja APBN hingga 30 September 2025 untuk Pendapatan Negara mencapai Rp1.863,3 Triliun (65,0% dari target) dan Belanja Negara Rp2.234,8 Triliun (63,4% dari pagu) sehingga APBN mengalami Defisit sebesar Rp371,5 Triliun atau 1,56% terhadap PDB dengan Keseimbangan Primer yang masih mencatatkan angka yang positif yaitu Surplus Rp18,0 Triliun yang artinya Keuangan Negara atau APBN masih dalam kondisi sehat, termasuk masih memiliki kemampuan untuk dapat melunasi cicilan utang negara. Kinerja APBN 2025 tidak terlepas dari perekonomian dan suasana politik global. APBN akan terus bekerja keras sebagai shock absorber untuk melindungi perekonomian, daya beli masyarakat, dan mendukung program pemerintahan Kabinet Merah Putih. Ketidakpastian global kedepannya sedikit lebih jelas mengingat kebijakan penurunan suku bunga The Fed sebagai langkah pencegahan agar risiko pelemahan ekonomi tidak semakin besar. Ekonomi Indonesia masih cukup kuat terutama melalui berbagai sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga supply and demand yang mendorong pertumbuhan ekonomi.
Kinerja APBN TA 2025
Kinerja Pendapatan dan Hibah APBN Kalimantan Tengah per 30 September 2025 mencapai Rp6.481,44 Miliar (71,26% dari target) tumbuh Rp727,23 Miliar (12,64%, yoy) yang disebabkan oleh naiknya penerimaan Pajak Dalam Negeri sebesar 6,60% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya didorong oleh pertumbuhan penerimaan PPh Non Migas dan Pajak Lainnya. Selain itu, kinerja penerimaan dari sisi Pajak Perdagangan Internasional juga menunjukkan pertumbuhan yang positif sebesar Rp351,42 Miliar atau tumbuh 178,07% (yoy) yang didorong oleh penerimaan Bea Keluar yang tumbuh Rp350,91 Miliar (180,44%, yoy) yang telah mencapai 329,64% dari target Bea Keluar Tahun 2025 dengan komoditas utama berupa minyak Kelapa Sawit dan turunannya yang mencapai 92,03%. Kinerja positif dari Bea Keluar disebabkan oleh meningkatnya Harga Referensi CPO yang cukup tinggi sejak awal tahun 2025. Pada bulan September 2025 Harga Referensi CPO yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan mencapai 954,71 USD/Metrik Ton tumbuh 13,72% (yoy) dan secara kumulatif Januari-September 2025 tumbuh 15,19% (ctc) dibandingkan kumulatif Januari-September 2024.
Dari sisi PNBP, diperoleh Pendapatan BLU sebesar Rp140,77 Miliar berasal dari beberapa Satker BLU di antaranya: (1) Poltekes Palangkaraya sebesar Rp20,73 Miliar dengan layanan utama berupa Jasa Pelayanan Pendidikan sebesar Rp17,72 Miliar, termasuk juga penerimaan yang berasal dari Pendapatan Sewa Gedung, Sewa Ruangan, Sewa Peralatan dan Mesin, Layanan Perbankan BLU, dan Jasa Penyediaan Barang Jasa; (2) Rumkit Bhayangkara Palangkaraya sebesar Rp29,04 Miliar dengan layanan utama berupa Jasa Pelayanan Rumah Sakit sebesar Rp28,73 Miliar, termasuk penerimaan juga berasal dari Pendapatan Sewa Ruangan, Sewa Tanah, dan Layanan Perbankan BLU; dan (3) Universitas Palangka Raya sebesar Rp91,01 Miliar dengan layanan utama berupa Jasa Pelayanan Pendidikan sebesar Rp90,51 Miliar, termasuk juga penerimaan yang berasal dari Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU. Sedangkan Pendapatan PNBP Lainnya (PNBP K/L) sebesar 333,86 Miliar yang sebagian besar dari Kepolisian Republik Indonesia yang mencapai Rp81,54 Miliar dengan layanan utama berupa Pendapatan BPKB, STNK, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Pendapatan Pengamanan Obyek Vital dan Obyek tertentu, Pendapatan Penerbitan dan Perpanjangan SIM, dan Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak dan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Selain itu, PNBP dari Kementerian Perhubungan yang mencapai Rp71,62 Miliar dengan layanan utama berupa Pendapatan Jasa Kepelabuhanan, Jasa Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Jasa Kebandarudaraan, Konsesi Bidang Transportasi, Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan, dan Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya.
Pada sisi lain, kinerja Belanja APBN Kalimantan Tengah per 30 September 2025 mencapai Rp22.614,53 Miliar (66,70% dari pagu) tumbuh Rp1.903,97 Miliar (9,19%, yoy) yang meliputi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dengan pagu Rp9.172,08 Miliar telah terealisasi Rp4.463,76 Miliar (48,67%) terkontraksi Rp249,81 Miliar (-5,30%, yoy) disebabkan oleh adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025. Belanja K/L sebagian digunakan untuk belanja yang langsung diterima oleh masyarakat yang di antaranya: (1) Program MBG di Kalimantan Tengah (Data Per 14 Oktober 2025) sebanyak 47 SPPG aktif telah menyerap tenaga kerja sebanyak 1.494 petugas dan menggerakkan 139 Supplier yang telah melayani 124.716 Penerima Manfaat dari Balita, Bumil/Busui, siswa dari Paud hingga SMA serta Santri dan SLB; (2) Belanja Pendidikan sebesar Rp145,48 Miliar (37,83% dari pagu) yang sebagian besar untuk Siswa MI/MTS/MA/SMTK/SMAK Penerima BOS sebesar Rp29,97 Miliar dan Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah dan PT Keagamaan sebesar Rp53,34 Miliar; (3) Belanja Kesehatan Rp20,13 Miliar (30,84% dari pagu) yang sebagian besar untuk Laboratorium dan Alat Lab pengujian obat dan makanan sebesar Rp5,59 Miliar; dan (4) Belanja Infrastruktur Rp1,13 Triliun (60,04% dari pagu) yang sebagian besar untuk SID Optimalisasi Lahan dan Cetak Sawah sebesar Rp514,04 Miliar.
Selain Belanja K/L, Belanja APBN juga disalurkan melalui Belanja Transfer ke Daerah (TKD) dengan kinerja penyaluran per 30 September 2025 mencapai Rp18.150,78 Miliar tumbuh Rp2.153,78 Miliar (13,46%, yoy) yang utamanya didorong oleh penyaluran DBH Kurang Bayar sehingga DBH dapat tumbuh Rp3.009,28 Miliar (62,95%, yoy). Belanja TKD berupa DAU, DAK Fisik, DAK Non Fisik, serta Dana Desa beberapa di antaranya disalurkan secara earmark untuk bidang yang langsung dirasakan oleh masyarakat berupa Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur, serta Perlinsos dari Dana Desa berupa BLT, Bantuan Pangan, Pengentasan Stunting, Bantuan Padat Karya, dan Adaptasi Perubahan Iklim.
Kinerja APBD Konsolidasian Regional Kalimantan Tengah TA 2025
Berdasarkan data dari SIKRI Direktorat APK (DJPb) atas LRA konsolidasi seluruh Pemerintah Daerah di lingkup Kalimantan Tengah, sampai dengan 30 September 2025, Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp19.614,07 Miliar atau 59,75% dari target yang telah ditetapkan tumbuh sebesar 25,45% (yoy). Pendapatan masih didominasi oleh pendapatan transfer sebesar 79,68% dari Total Pendapatan APBD yang menggambarkan bahwa angka ketergantungan Pemda Kalimantan Tengah masih sangat tinggi terhadap TKD Pemerintah Pusat. Kinerja PAD menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 42,25% (yoy) terutama dari pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didorong oleh implementasi Perda PDRD dan Perkada turunannya sejak 5 Januari 2025. Selain itu Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga tumbuh 3.484,47% (yoy) terutama untuk Dividen atas Penyertaan Modal BUMN dan BUMD. Pada sisi Belanja Daerah, realisasi s.d. 30 September 2025 sebesar Rp15.935,56 Miliar atau 45,19% dari pagu yang telah ditetapkan dan tumbuh 19,53% (yoy). Beberapa Belanja Daerah perlu ditingkatkan realisasinya karena per 30 September 2025, seluruh Belanja kecuali Belanja Subsidi masih di bawah 60%, terutama Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal masih di bawah 45% akibat adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Dengan kondisi ini, maka APBD Kalimantan Tengah masih surplus Rp3.678,51 Miliar, berbanding terbalik dari pagu yang direncanakan defisit, sehingga terdapat SILPA sebesar Rp5.968,66 Miliar. Pemerintah daerah perlu menerapkan manajemen kas yang lebih efektif, dengan memanfaatkan saldo kas di RKUD secara produktif melalui investasi atau program-program strategis yang dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi regional di Kalimantan Tengah. (update data Portal Data SIKD masih akan bergerak terutama untuk perkembangan data APBD seluruh Indonesia). [Red]
Tags:
Kanwil DJPb Prov Kalteng
