Palangka Raya, Newsinkalteng.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Selasa (14/10/2025).
Agenda rapat kali ini fokus pada penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rancangan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026.
Seluruh fraksi menyatakan menerima rancangan tersebut untuk dibahas lebih lanjut, namun tidak sedikit catatan kritis yang disampaikan, terutama terkait struktur anggaran, arah kebijakan pembangunan, hingga strategi pengelolaan defisit.
Melalui juru bicaranya, Ampera A.Y. Mebas, Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi terhadap penyusunan Nota Keuangan dan RAPBD 2026 yang dinilai telah melalui proses perencanaan yang matang, mulai dari KUA-PPAS hingga rasionalisasi anggaran.
Namun, fraksi ini tetap memberikan sejumlah catatan penting:
1. Proyeksi Pendapatan Daerah
Dengan target pendapatan Rp7,105 triliun, PDI Perjuangan meminta penjelasan dasar perhitungan pendapatan di tengah kondisi perekonomian global yang tidak stabil.
2. Defisit Anggaran
Belanja daerah yang mencapai Rp7,3 triliun menciptakan defisit sekitar Rp266 miliar. PDI Perjuangan mendesak penjelasan strategi pengelolaan defisit agar tidak menjadi beban dalam jangka panjang.
3. Penguatan Ekonomi Kerakyatan
Fraksi menekankan perlunya peningkatan alokasi untuk sektor UMKM, pertanian, perikanan, dan peternakan sebagai penopang ekonomi masyarakat.
4. Transparansi Anggaran
Penguatan pengawasan menjadi sorotan penting untuk memastikan belanja anggaran tepat sasaran.
“Kami berharap pembahasan teknis di tingkat komisi benar-benar memastikan APBD 2026 memberi manfaat optimal bagi masyarakat Kalimantan Tengah,” tegas Ampera A.Y. Mebas.
PDI Perjuangan menyetujui pembahasan lanjutan RAPBD 2026, dengan penekanan agar arah pembangunan tetap sejajar dengan visi dan misi Gubernur Kalteng.
Fraksi NasDem melalui juru bicara Toga Hamonangan Nadeak turut menyampaikan apresiasi terhadap penyusunan rancangan APBD yang dianggap mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan fokus pada pelayanan publik.
Namun, beberapa catatan strategis juga dikemukakan:
1. Struktur Anggaran dan Defisit
NasDem menilai defisit Rp266 miliar harus dikelola hati-hati agar tidak menimbulkan risiko fiskal di masa depan.
2. Program Prioritas Daerah
Fraksi NasDem mendukung penuh program pada sektor infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan UMKM, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Upaya memperluas basis PAD menjadi sorotan, terutama melalui digitalisasi pajak dan retribusi, optimalisasi aset daerah, dan kolaborasi bersama sektor swasta.
4. Efektivitas Belanja
NasDem menekankan perlunya indikator kinerja yang jelas pada setiap program, serta membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan anggaran.
“Kami juga mendukung percepatan program Kartu Huma Betang sebagai langkah memperkuat ekonomi masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini,” jelas Toga.
NasDem menegaskan dukungan penuh terhadap pembahasan lanjutan RAPBD 2026, sembari berharap APBD yang disahkan nantinya benar-benar berpihak kepada rakyat dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.
Usai paripurna, RAPBD 2026 akan memasuki pembahasan lebih rinci di masing-masing komisi bersama mitra kerja pemerintah daerah. Hasil pembahasan itulah yang nanti menjadi dasar penetapan APBD Definitif Tahun Anggaran 2026.
Tags:
DPRD Prov Kalteng
