Palangka Raya, Newsinkalteng.co.id – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, Freddy Ering, memberikan penilaian terhadap kinerja kepala daerah di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau usai 100 hari masa kerja pasca Pilkada 2024.
Dalam evaluasinya, Freddy menilai bahwa awal pemerintahan di kedua kabupaten tersebut menunjukkan kinerja yang cukup positif. Ia menyebut, kepala daerah berhasil mengomunikasikan dan mulai merealisasikan visi-misinya secara terukur.
"Setelah pelantikan serentak kepala daerah se-Kalteng, saya melihat konsolidasi pemerintahan, baik di Kapuas maupun Pulang Pisau, berjalan dengan efektif. Pemerintahan mulai tertata dan pembangunan mulai terlihat arahnya," ujar Freddy pada Rabu, 2 Juli 2025.
Freddy juga mengapresiasi proses konsolidasi yang dinilai cukup cepat dan efisien di kedua daerah. Hal ini menurutnya menjadi indikator penting dalam menjamin kelangsungan program-program pembangunan.
Namun demikian, ia tak menampik masih adanya berbagai keluhan dari masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dasar.
“Masih banyak wilayah yang sebelumnya relatif terisolasi. Saat akses jalan mulai dibuka, muncul kebutuhan baru seperti jaringan listrik, akses sinyal telekomunikasi, hingga air bersih. Ini tantangan nyata yang perlu direspons pemerintah secara bertahap,” tegasnya.
Ia mengingatkan pentingnya strategi pembangunan yang berjenjang dan berkelanjutan, sesuai kemampuan anggaran pemerintah daerah.
“Pemerintah harus bijak dan cermat dalam mengelola prioritas pembangunan. Mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi kerakyatan. Semua harus direncanakan dengan tahapan yang jelas,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Freddy juga menyoroti pentingnya dukungan pendidikan bagi masyarakat tidak mampu. Ia mencontohkan program “sekolah rakyat” yang mulai diperkenalkan di beberapa daerah, seperti Kabupaten Kotawaringin Timur.
“Sekolah rakyat ini menjadi bentuk layanan terpadu bagi siswa dari keluarga prasejahtera. Mereka akan mendapatkan seragam gratis, alat tulis, hingga pembebasan biaya sekolah. Ini sangat membantu meringankan beban orang tua,” jelasnya.
Sementara itu, untuk sekolah umum, Freddy menyebut bahwa bantuan pendidikan masih mengacu pada regulasi yang berlaku, seperti pemanfaatan dana BOS dan dukungan komite sekolah.
“Tujuannya tetap sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan siswa dan menciptakan akses pendidikan yang merata,” pungkasnya.
Tags:
DPRD Prov Kalteng
