.jpg)
Palangka Raya, Newsinkalteng.co.id – Kinerja perekonomian dan fiskal Kalimantan Tengah pada semester I tahun 2025 menunjukkan dinamika yang menarik. Meskipun pendapatan dari Pajak Dalam Negeri mengalami penurunan tajam, sektor ekspor melalui Bea Keluar komoditas kelapa sawit justru menjadi penopang utama penerimaan APBN di Regional Kalimantam Tengah.
Per 30 Juni 2025, realisasi Pendapatan dan Hibah APBN di Kalimantan Tengah mencapai Rp3,94 triliun atau 43,34 persen dari target. Capaian ini tercatat mengalami kontraksi sebesar Rp698,66 miliar atau turun 15,07 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), terutama karena merosotnya penerimaan Pajak Dalam Negeri hingga 23,53 persen.
Namun demikian, kinerja penerimaan dari sektor Perdagangan Internasional memberikan angin segar dengan pertumbuhan signifikan. Bea Keluar melonjak menjadi Rp230,14 miliar, tumbuh 183,60 persen dibanding tahun sebelumnya, didorong oleh tingginya harga referensi Crude Palm Oil (CPO) yang pada Juni 2025 mencapai USD 856,38 per metrik ton—naik 9,96 persen (yoy).
Di sisi lain, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga memberikan kontribusi penting. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) mencapai Rp72,68 miliar, berasal dari institusi seperti Poltekkes Palangka Raya, Rumah Sakit Bhayangkara, dan Universitas Palangka Raya.
Selain itu, PNBP dari Kementerian Perhubungan tercatat sebesar Rp47,76 miliar, berasal dari berbagai layanan kepelabuhanan dan transportasi. PNBP Kepolisian juga mencatat pertumbuhan mencolok dengan capaian Rp46,25 miliar atau meningkat hingga 331,98 persen, didorong oleh penerbitan dokumen kendaraan dan layanan pengamanan.
Sementara itu, realisasi belanja APBN hingga pertengahan tahun baru mencapai Rp13,15 triliun atau 38,20 persen dari pagu, tumbuh tipis 1,12 persen (yoy). Belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) justru terkontraksi sebesar 11,98 persen, salah satunya akibat kebijakan efisiensi belanja melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025.
Meski begitu, sejumlah belanja tematik seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial tetap disalurkan, seperti:
Belanja Pendidikan: Rp63,54 miliar termasuk dana BOS, beasiswa KIP Kuliah, dan BOPTN.
Belanja Kesehatan: Rp8,65 miliar untuk laboratorium, pengawasan obat, hingga pembinaan keluarga.
Perlindungan Sosial: Rp204,60 miliar disalurkan melalui program BPNT, PKH, dan bantuan yatim piatu (YAPI).
Transfer ke Daerah (TKD) menunjukkan pertumbuhan yang positif, mencapai Rp10,48 triliun atau 42,46 persen dari total pagu. Pertumbuhan didorong oleh meningkatnya DBH PPh dan PBB hingga 1.060,61 persen serta DBH migas yang naik 546,41 persen (yoy).
Belanja dari TKD turut menopang pelayanan dasar daerah seperti:
Pendidikan: Dana BOS untuk 633.368 siswa di 4.802 sekolah.
Kesehatan: Operasional Puskesmas, penguatan sistem layanan, dan pengawasan obat.
Infrastruktur: Dana Desa, ketahanan pangan, hingga teknologi desa.
Perlindungan Sosial: BLT Desa, bantuan pangan, penanganan stunting, dan padat karya.
Realisasi APBD konsolidasian Kalimantan Tengah hingga 30 Juni 2025 tercatat Rp11,54 triliun atau 35,11 persen dari target, namun terkontraksi 4,72 persen (yoy). Belanja daerah baru mencapai Rp8,57 triliun atau 24,30 persen dari pagu. Hal ini membuat APBD Kalimantan Tengah mengalami surplus sebesar Rp2,97 triliun, berbeda dengan rencana awal yang menargetkan defisit.
Dengan SiLPA yang tercatat sebesar Rp3,56 triliun, pemerintah daerah diimbau untuk meningkatkan efektivitas manajemen kas. Dana yang mengendap di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) perlu dimanfaatkan secara produktif melalui investasi strategis dan program pembangunan prioritas guna mempercepat pertumbuhan ekonomi regional.[Red]
Tags:
Kanwil DJPb Prov Kalteng
.jpg)