Palangka Raya, Newsinkalteng.co.id – Ketergantungan Kalimantan Tengah (Kalteng) pada sektor primer seperti pertambangan dan perkebunan dinilai semakin rentan dan tidak lagi mampu menopang daya tahan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Minimnya nilai tambah dari komoditas mentah membuat provinsi ini terombang-ambing oleh fluktuasi harga global, tanpa kepastian pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Menyikapi kondisi tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Hj. Siti Nafsiah, menegaskan pentingnya percepatan hilirisasi industri sebagai langkah strategis untuk mentransformasi struktur ekonomi daerah. Ia menyoroti lemahnya kontribusi sektor pengolahan dalam perekonomian Kalteng yang justru seharusnya menjadi motor penggerak utama pembangunan.
“Pertumbuhan sektor industri pengolahan justru mengalami kontraksi. Ini jelas menunjukkan bahwa hilirisasi belum berjalan optimal di Kalteng. Padahal, ini adalah kunci untuk memperkuat fondasi ekonomi kita,” ujar Siti Nafsiah, Jumat (09/05/2025).
Menurutnya, Kalteng memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat potensial seperti kelapa sawit, karet, rotan, dan berbagai hasil pertanian lainnya. Namun sayangnya, sebagian besar masih diekspor dalam bentuk mentah, sehingga daerah tidak mendapatkan nilai tambah yang signifikan.
“Kalau terus diekspor mentah, kita hanya jadi penonton. Padahal jika diolah di daerah, akan ada efek berganda yang bisa kita rasakan, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas politisi Partai Golkar ini.
Siti Nafsiah mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk segera mengambil langkah konkret dalam mewujudkan hilirisasi, antara lain melalui pembangunan infrastruktur industri, penyederhanaan perizinan, serta pendampingan bagi pelaku usaha lokal di sektor hilir.
Ia juga menekankan pentingnya promosi produk lokal agar dapat menembus pasar nasional maupun internasional. “Ini bagian dari strategi jangka panjang. Kita tidak bisa hanya mengandalkan sumber daya alam. Perlu transformasi ekonomi secara menyeluruh dengan melibatkan semua pemangku kepentingan,” jelasnya.
Lebih jauh, ia mengajak semua pihak — mulai dari pemerintah, swasta, akademisi, hingga masyarakat — untuk bersinergi dalam menciptakan sistem ekonomi daerah yang lebih tangguh, inklusif, dan berdaya saing.
“Transformasi ini bukan tugas pemerintah saja. Ini tanggung jawab kita bersama demi masa depan Kalimantan Tengah yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya.
