Palangka Raya, Newsinkalteng.co.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah secara resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalteng Tahun Anggaran 2024. Pembentukan pansus ini diumumkan dalam Rapat Paripurna ke-9 masa sidang II tahun 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kalteng, Rabu (09/04/2025).
Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran strategis pansus dalam mengevaluasi kinerja kepala daerah. Ia berharap tim yang telah dibentuk mampu bekerja secara maksimal, objektif, dan profesional dalam menelaah seluruh isi laporan.
“Kami berharap pansus ini dapat menuntaskan tugas dengan baik dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif. Hal ini penting agar pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) ke depan bisa berjalan lancar dan sesuai ketentuan perundang-undangan,” tegas Arton saat membacakan susunan keanggotaan pansus, didampingi Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo.
Dalam struktur pansus yang telah diumumkan, Sudarsono dari Komisi I DPRD ditunjuk sebagai Ketua. Ia akan didampingi oleh Ir. Muhajirin sebagai Wakil Ketua dan Pipit Setyorini sebagai Sekretaris. Selain itu, sejumlah anggota legislatif lintas komisi turut tergabung dalam pansus ini untuk memastikan proses evaluasi berjalan komprehensif.
Pembentukan pansus LKPJ ini merupakan bagian dari mekanisme pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lewat pansus ini, DPRD berupaya memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program prioritas sepanjang tahun 2024.
Langkah ini juga sekaligus menjadi momentum bagi DPRD Kalteng untuk terus memperkuat fungsi pengawasannya dan mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik demi kemajuan Kalimantan Tengah.
