.jpg)
Palangka Raya, Newsinkalteng.co.id — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kita edisi April 2025 menyampaikan bahwa kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Maret 2025 menunjukkan ketahanan fiskal yang kuat meskipun berada di tengah tekanan ekonomi dan politik global.
Pendapatan Negara tercatat mencapai Rp516,1 triliun atau 17,2% dari target, sementara realisasi Belanja Negara sebesar Rp620,3 triliun atau 17,1% dari pagu. Dengan demikian, APBN mengalami defisit Rp104,2 triliun atau 0,43% terhadap PDB, masih jauh di bawah ambang batas defisit yang diizinkan oleh UU Nomor 17 Tahun 2023 yaitu 3% dari PDB.
Menariknya, Keseimbangan Primer mencatatkan surplus sebesar Rp17,5 triliun, yang menunjukkan bahwa keuangan negara masih dalam kondisi sehat dan mampu membiayai utang tanpa bergantung sepenuhnya pada pinjaman baru.
“APBN terus menjalankan peran strategis sebagai shock absorber untuk melindungi ekonomi nasional, menjaga daya beli masyarakat, dan mendukung agenda pembangunan nasional,” ujar Sri Mulyani.
Hingga akhir Maret 2025, kinerja Pendapatan dan Hibah APBN Kalimantan Tengah mencapai Rp1.753,8 miliar atau 19,4% dari target, tumbuh 1,8% (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh lonjakan penerimaan dari sektor Pajak Perdagangan Internasional, terutama dari Bea Keluar yang melonjak hingga 612,3% (yoy), didukung oleh kenaikan harga referensi CPO yang pada Maret mencapai USD 954,50/MT.
Sementara itu, beberapa jenis Pajak Dalam Negeri mengalami penurunan akibat faktor teknis, yakni pembayaran oleh wajib pajak yang belum dialokasikan ke jenis pajak tertentu karena belum dilaporkannya SPT Masa.
Di sisi lain, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mencatat kontribusi signifikan. Pendapatan BLU mencapai Rp16 miliar, dengan penyumbang utama dari Poltekkes Palangkaraya dan Rumah Sakit Bhayangkara. Selain itu, PNBP lainnya mencapai Rp111,5 miliar, didominasi oleh Kementerian Perhubungan dan Kepolisian RI, termasuk dari layanan perpanjangan SIM, STNK, dan BPKB.
Realisasi Belanja APBN di Kalimantan Tengah per 31 Maret 2025 mencapai Rp6.312,3 miliar atau 18,4% dari pagu, tumbuh 10,6% (yoy).
Meski Belanja Kementerian/Lembaga mengalami kontraksi sebesar 28,7% akibat efisiensi belanja berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025, beberapa program strategis tetap berjalan:
Bidang Pendidikan: Rp35,1 miliar, termasuk KIP Kuliah untuk mahasiswa (Rp12,2 miliar) dan Dana BOS (Rp12 miliar).
Bidang Kesehatan: Rp578,6 juta, meliputi pengawasan obat, program keluarga berencana, dan pencegahan penyakit.
Perlindungan Sosial: Rp96,8 miliar, termasuk BPNT untuk 92.223 KPM dan PKH untuk 57.611 KPM.
Belanja Transfer ke Daerah (TKD) juga tumbuh signifikan hingga Rp5.266,0 miliar (21,3% dari pagu), didorong oleh penyaluran DBH Pertambangan dan DAU yang tepat waktu dan tepat sasaran.
Dari sisi APBD, realisasi Pendapatan Daerah Kalimantan Tengah hingga 31 Maret 2025 baru mencapai Rp2.585,6 miliar (7,8% dari target), dengan 82,8% masih bergantung pada transfer dari pusat. Di sisi belanja, realisasi hanya Rp1.041,2 miliar (2,9% dari pagu), namun justru mencatatkan surplus sebesar Rp1.544,4 miliar, yang berpotensi menjadi SiLPA Rp1.537,8 miliar.
Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola kas daerah secara lebih produktif melalui investasi atau program yang dapat mendorong percepatan ekonomi regional.
Dengan kinerja fiskal nasional dan regional yang solid di awal tahun ini, APBN terbukti masih menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas dan mendorong pemulihan ekonomi. Ke depan, kewaspadaan terhadap dinamika global tetap menjadi perhatian utama, sekaligus momentum bagi daerah seperti Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan memperkuat kapasitas pembangunan.[Red]
Tags:
Kanwil DJPb Prov Kalteng
.jpg)