Palangka Raya, Newsinkalteng.co.id – Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhammad Ansyari, memberikan tanggapan atas aksi mahasiswa yang menuntut peninjauan ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang digagas oleh pemerintah pusat ini dinilai sebagian kalangan perlu dievaluasi terkait efektivitas dan transparansinya.
Menurut Ansyari, meskipun tidak semua masyarakat sepakat, program MBG tetap memiliki dampak positif yang signifikan, terutama dalam membantu pemenuhan gizi masyarakat yang kurang mampu.
“Program MBG ini adalah kebijakan dari pemerintah pusat. Tentu tidak semua daerah atau masyarakat akan menyetujuinya karena kebutuhan setiap wilayah berbeda, seperti Kalimantan, Sulawesi, atau Papua. Namun, banyak juga yang justru mengapresiasi program ini,” ujar legislator dari Fraksi Gerindra tersebut. Rabu, (19/02/2025)
Ansyari menyampaikan keprihatinannya atas penolakan yang disuarakan sebagian mahasiswa. Ia menekankan bahwa program ini menyasar kelompok masyarakat rentan yang kerap mengalami kesulitan untuk mengakses makanan bergizi, khususnya anak-anak sekolah.
“Kalau mahasiswa menolak MBG, saya rasa itu cukup mengkhawatirkan. Program ini justru menyentuh langsung masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Tidak semua siswa bisa sarapan atau makan siang secara layak. Saat saya masih sekolah dulu, bisa sarapan di pagi hari saja sudah luar biasa, apalagi makan siang,” kenangnya.
Lebih jauh, Ansyari menegaskan bahwa tujuan utama dari MBG adalah meningkatkan kualitas gizi anak-anak yang secara jangka panjang akan berdampak pada peningkatan kecerdasan generasi penerus bangsa.
“Harapan besar dari program ini adalah terciptanya generasi muda yang lebih cerdas dan sehat. Asupan gizi yang cukup akan memperkuat perkembangan kognitif dan kemampuan belajar anak-anak,” tuturnya.
Sebelumnya, sekelompok mahasiswa di Palangka Raya melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kalteng. Salah satu poin tuntutan mereka adalah mendesak agar program makan bergizi gratis dievaluasi dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran, transparansi pelaksanaan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.[Red]
