Palangka Raya, Newsinkalteng.co.id – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) regional Kalimantan Tengah hingga 30 September 2026 mencatat pendapatan dan hibah sebesar Rp9,62 triliun atau 86,49 persen dari target, tumbuh 50,40 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy). Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp18,45 triliun atau 77,24 persen dari target, mengalami kontraksi 18,41 persen secara tahunan.
Capaian tersebut disampaikan dalam laporan kinerja perekonomian dan fiskal regional Kalimantan Tengah per 30 September 2026, sejalan dengan paparan Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada Konferensi Pers APBN KiTa edisi Oktober 2026.
Secara nasional, pendapatan negara hingga akhir September 2026 mencapai Rp2.341,5 triliun atau 74,2 persen dari target APBN, tumbuh 25,5 persen secara tahunan. Adapun belanja negara terealisasi Rp2.660,5 triliun atau 69,2 persen dari APBN, meningkat 19 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Defisit APBN tercatat sebesar 1,24 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), dengan surplus keseimbangan primer mencapai Rp125,5 triliun. Pemerintah menilai kinerja tersebut mencerminkan pengelolaan fiskal yang tetap terjaga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, melindungi masyarakat, serta membiayai program prioritas pembangunan.
Dari sisi perpajakan, penerimaan pajak Kalimantan Tengah hingga 30 September 2026 mencapai Rp7.963,09 miliar atau 74,57 persen dari target APBN 2026. Realisasi tersebut tumbuh 34,47 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pertumbuhan terutama ditopang penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas yang mencapai Rp3.598,69 miliar atau tumbuh 48,29 persen secara tahunan. Kontribusi terbesar berasal dari PPh Pasal 25/29 Badan sebesar Rp2.226,81 miliar.
Capaian tersebut mengindikasikan perbaikan kinerja korporasi di Kalimantan Tengah, khususnya pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, serta industri.
Sementara itu, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri mencapai Rp3.365,48 miliar, tumbuh 39,24 persen secara tahunan. Perkembangan ini mengindikasikan kuatnya permintaan domestik dan aktivitas perdagangan sebagai penopang perekonomian daerah.
Pada sektor perdagangan internasional, penerimaan tercatat Rp1.227,85 miliar atau 259,74 persen dari target, tumbuh 123,74 persen secara tahunan.
Penerimaan tersebut terutama didorong Bea Keluar sebesar Rp1.227,56 miliar atau 261,14 persen dari target. Peningkatan harga minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) pada September yang mencapai US$1.042,15 per metrik ton, serta tingginya permintaan dari India, menjadi faktor pendorong penerimaan tersebut.
Adapun penerimaan Bea Masuk mencapai Rp0,28 miliar atau 10,68 persen dari target. Impor asam karboksilat dari Brasil mendominasi komoditas impor tersebut dengan porsi 93,38 persen, yang digunakan dalam proses penjernihan olahan CPO.
Di tengah kontraksi belanja negara secara keseluruhan, realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) di Kalimantan Tengah justru tumbuh 29,72 persen secara tahunan, dengan nilai mencapai Rp5.790,34 miliar.
Realisasi tersebut terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp2.954,18 miliar, belanja barang Rp1.338,77 miliar, serta belanja modal Rp1.497,39 miliar.
Belanja K/L juga diarahkan untuk mendukung berbagai program yang manfaatnya diterima langsung oleh masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi, pendidikan, kesehatan hingga pembangunan infrastruktur.
Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Tengah hingga 30 September 2026 didukung 107 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aktif.
Program tersebut menyerap 4.732 tenaga kerja dan melibatkan 905 pemasok (supplier). Sebanyak 2.760 kelompok penerima manfaat telah dilayani, mencakup balita, ibu hamil, ibu menyusui, siswa PAUD hingga SMA, santri, serta peserta didik sekolah luar biasa (SLB).
Jumlah penerima manfaat mencapai 233.984 orang. Kota Palangka Raya menjadi wilayah dengan konsentrasi penerima terbesar, yakni 71.489 orang atau sekitar 30,55 persen dari total penerima manfaat di Kalimantan Tengah.
Realisasi belanja pendidikan mencapai Rp924,55 miliar atau 82,89 persen dari pagu anggaran.
Alokasi tersebut antara lain digunakan untuk program strategis Sekolah Rakyat serta pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana pendidikan sebesar Rp750,14 miliar.
Selain itu, anggaran dialokasikan untuk Program Wajib Belajar 13 Tahun sebesar Rp43,29 miliar, Program Dukungan Manajemen Rp56,58 miliar, serta Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran Rp28,76 miliar.
Di sektor kesehatan, realisasi belanja mencapai Rp94,45 miliar atau 67,14 persen dari pagu. Sebagian besar anggaran digunakan untuk dukungan manajemen sebesar Rp72,55 miliar dan pendidikan serta pelatihan vokasi pendidikan tinggi Kementerian Kesehatan sebesar Rp11,96 miliar.
Realisasi belanja infrastruktur tercatat Rp1.748,77 miliar atau 76,47 persen dari pagu.
Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk pengendalian banjir, dukungan transportasi udara, peningkatan sarana pendidikan, serta penyediaan air minum aman sebesar Rp817,26 miliar.
Selain itu, belanja infrastruktur dialokasikan untuk operasi dan pemeliharaan sumber daya air, layanan transportasi udara, pengembangan transmigrasi, serta pembangunan jalan nasional sebesar Rp665,17 miliar.
Selain belanja K/L, APBN disalurkan melalui Transfer ke Daerah (TKD). Hingga 30 September 2026, realisasi penyaluran TKD di Kalimantan Tengah mencapai Rp12.659,76 miliar, mengalami kontraksi 30,25 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Penurunan tersebut antara lain dipengaruhi kebijakan pengurangan alokasi TKD pada 2026, terutama Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan Dana Desa.
Realisasi DBH tercatat Rp2.234,65 miliar atau terkontraksi 71,31 persen secara tahunan. DAK Fisik mencapai Rp38,20 miliar, turun 73,24 persen, sedangkan Dana Desa terealisasi Rp377,93 miliar atau terkontraksi 60,36 persen.
Sementara itu, penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp8.004,71 miliar dan DAK Nonfisik sebesar Rp2.004,28 miliar. Kedua instrumen tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan dasar publik, terutama pendidikan dan kesehatan, serta memperluas penyaluran langsung kepada penerima manfaat.
Berdasarkan data Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atas laporan realisasi anggaran konsolidasi seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Tengah, pendapatan daerah hingga 30 September 2026 tercatat Rp16.610,99 miliar.
Realisasi tersebut mengalami kontraksi 15,31 persen secara tahunan, terutama akibat penurunan pendapatan dari transfer pemerintah pusat.
Dana transfer pemerintah pusat masih menyumbang 75,99 persen terhadap total pendapatan APBD. Kondisi ini menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah di Kalimantan Tengah terhadap transfer pusat masih relatif tinggi.
Di sisi belanja, realisasi belanja daerah mencapai Rp13.738,22 miliar atau terkontraksi 13,79 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tercatat Rp5.403,92 miliar, turun 9,45 persen secara tahunan.
Besarnya SILPA tersebut menunjukkan masih adanya ruang fiskal yang perlu dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah. Karena itu, efektivitas penyerapan anggaran menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan agar belanja pemerintah dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Data realisasi APBD tersebut masih dapat berubah seiring pembaruan data pada Portal Data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) untuk seluruh Indonesia.
Pemerintah menegaskan APBN tetap dioptimalkan sebagai instrumen strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, mendorong aktivitas investasi, melindungi daya beli masyarakat, serta mendukung agenda pembangunan prioritas.
Komitmen tersebut dijalankan melalui penguatan penerimaan negara, peningkatan efektivitas dan produktivitas belanja, serta pengelolaan defisit secara sehat dan terkendali.
Di tengah dinamika ekonomi global, perekonomian Indonesia dinilai tetap resilien berkat permintaan domestik yang solid, daya beli masyarakat yang terjaga, dan investasi yang terus tumbuh.
Melalui kebijakan fiskal yang terukur, pemerintah berupaya memastikan APBN tetap berperan sebagai instrumen untuk menumbuhkan perekonomian, melindungi masyarakat, dan menjaga kesinambungan fiskal nasional.[Red]
Tags:
Kanwil DJPb Prov Kalteng
