 |
| Foto: Wakil Ketua II DPRD Kalteng, Muhammad Ansyari. |
Palangka Raya, Newsinkalteng.co.id — Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah tidak hanya membutuhkan upaya pemadaman, tetapi juga dukungan terhadap kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak. Wakil Ketua II DPRD Kalteng, Muhammad Ansyari, meminta perusahaan besar swasta (PBS) turut mengambil peran membantu pemerintah, khususnya dalam penyediaan air bersih.
Ansyari mengatakan, keterbatasan armada truk tangki menjadi salah satu kendala dalam pendistribusian air bersih kepada masyarakat. Karena itu, perusahaan yang memiliki sarana dan prasarana pendukung dinilai dapat membantu memperkuat penanganan di lapangan.
“Kita minta dalam kondisi seperti ini harus saling bahu membahu, kita minta perusahaan terutama yang memiliki akomodasi untuk membantu masyarakat baik pemadaman maupun penyaluran distribusi air bersih,” kata Ansyari, Rabu (9/9/2026).
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kalteng telah melakukan koordinasi dengan PDAM untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Namun, ketersediaan kendaraan pengangkut air masih menjadi persoalan yang perlu segera diatasi.
“Kan Pemerintah Provinsi, Pak Gubernur sudah berkoordinasi dengan PDAM, tinggal water truknya saja yang diperlukan. Kita minta dari perusahaan memiliki berkontribusi lah, ini saatnya membantu masyarakat yang membutuhkan,” tuturnya.
Di sisi lain, Ansyari juga menegaskan bahwa penanganan karhutla harus disertai dengan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan.
Ia meminta aparat penegak hukum tidak ragu melakukan penyelidikan apabila ditemukan indikasi pelanggaran dengan bukti yang jelas, termasuk terhadap perusahaan.
“Kalau pun terdapat pelanggaran dengan bukti yang memang ada dan riil, kita minta dari APH silakan saja diselidiki. Jika memang terbukti, kemarin sudah ada ancaman kan dari pemerintah pusat akan dicabut (izinnya),” ujarnya. (red)
