Dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi September 2026, Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan bahwa postur APBN nasional tetap sehat dan terkendali. Pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun (tumbuh 25,4% yoy), dan belanja negara terealisasi sebesar Rp2.295,7 triliun (meningkat 17,1% yoy). Defisit APBN nasional tercatat terkendali di angka Rp240,1 triliun atau 0,93% dari PDB, disertai surplus keseimbangan primer sebesar Rp154,0 triliun. Menkeu menegaskan bahwa APBN diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan sekaligus melindungi daya beli masyarakat melalui program bantuan sosial dan subsidi.
Sejalan dengan tren positif nasional, kinerja Pendapatan dan Hibah regional Kalimantan Tengah per 31 Agustus 2026 menembus Rp8.650,83 Miliar atau 78,15% dari target. Angka ini mencatatkan pertumbuhan impresif sebesar 55,68% secara year-on-year (yoy).
Lonjakan ini didorong oleh Penerimaan Pajak yang mencapai Rp7.062,29 Miliar (66,46% dari target) atau tumbuh 37,36% (yoy). Secara rinci, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas tumbuh tajam sebesar 51,64% (yoy) menjadi Rp3.352,28 Miliar. Peningkatan ini ditopang oleh setoran PPh pasal 25/29 Badan sebesar Rp2.082,10 Miliar, yang mengindikasikan kuatnya pemulihan kinerja korporasi di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, serta perdagangan.
Di sisi konsumsi masyarakat, setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri juga tumbuh 45,32% (yoy) menjadi Rp2.976,82 Miliar. Sementara itu, dari sektor perdagangan internasional, penerimaan melesat 114,73% (yoy) mencapai Rp1.061,92 Miliar (252,88% dari target). Hal ini dipicu oleh tingginya penerimaan Bea Keluar (Rp1.061,66 Miliar) akibat melambungnya harga referensi Crude Palm Oil (CPO) global yang mencapai 996,52 US$/Metric Ton di tengah gejolak politik dunia.
Di sisi pengeluaran, realisasi Belanja Negara di Kalimantan Tengah tercatat sebesar Rp16.199,46 Miliar (69,11% dari target), terkontraksi 18,07% (yoy). Namun demikian, Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) justru tumbuh positif 37,55% (yoy) dengan realisasi mencapai Rp5.091,89 Miliar. Pertumbuhan ini didorong oleh Belanja Pegawai (Rp2.636,05 Miliar), Belanja Barang (Rp1.123,93 Miliar), dan Belanja Modal (Rp1.331,90 Miliar).
Belanja K/L tersebut disalurkan untuk program yang menyentuh langsung masyarakat, antara lain:
Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Mengaktifkan 107 SPPG yang menyerap 4.732 tenaga kerja dan melibatkan 905 supplier. Program ini telah melayani 2.760 penerima manfaat lintas usia. Di samping itu, konsentrasi penerima manfaat secara keseluruhan tercatat paling banyak berada di Kota Palangka Raya dengan 71.489 penerima (30,55%).
Infrastruktur: Menjadi prioritas dengan alokasi terbesar Rp1.553,07 Miliar untuk pengendalian banjir, transportasi, air minum, dan pemeliharaan Sumber Daya Air.
Pendidikan dan Kesehatan: Masing-masing terealisasi Rp855,78 Miliar dan Rp83,75 Miliar untuk peningkatan kualitas sarana pengajaran dan layanan dasar medis.
Sementara itu, komponen Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp11.107,57 Miliar (terkontraksi 30,58% yoy). Penurunan ini dipengaruhi oleh kebijakan penyesuaian alokasi pada tahun 2026, di mana Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi Rp1.807,28 Miliar, DAK Fisik Rp20,66 Miliar, dan Dana Desa Rp347,34 Miliar.
Dari sisi postur APBD Konsolidasian seluruh Pemda di lingkup Kalimantan Tengah, realisasi Pendapatan Daerah mencapai Rp14.760,53 Miliar (60,79% dari target) atau terkontraksi 15,14% (yoy). Angka ini menunjukkan tingginya ketergantungan Pemda terhadap pusat, mengingat pendapatan transfer menyumbang 71,36% dari total APBD. Meski begitu, performa Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlahan menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 41,35% (yoy).
Di sisi pengeluaran, kinerja Belanja Daerah masih mengalami pelambatan dengan realisasi sebesar Rp12.178,67 Miliar (46,61% dari pagu) dan terkontraksi 8,45% (yoy).
Akibat realisasi belanja yang berjalan lambat, APBD Kalimantan Tengah yang semula didesain defisit justru mencetak surplus sebesar Rp2.581,85 Miliar. Kondisi ini menyisakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang cukup besar, yakni Rp5.119,75 Miliar.
Pemerintah Daerah diimbau untuk segera menerapkan manajemen kas yang lebih efektif dan produktif. Dana kas yang mengendap di RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) diharapkan dapat segera dieksekusi melalui berbagai program strategis demi memacu percepatan pertumbuhan ekonomi regional di Bumi Tambun Bungai. [Red]
