 |
| Foto: Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Ferry Khaidir. |
Palangka Raya, Newsinkalteng.co.id — Ketimpangan akses dan kualitas pendidikan masih menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng). Sejumlah persoalan seperti kondisi sekolah yang rusak, keterbatasan tenaga pendidik hingga minimnya akses teknologi masih ditemukan di wilayah pelosok.
Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Ferry Khaidir, mengatakan persoalan tersebut menunjukkan belum meratanya kesempatan masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.
Menurutnya, pembangunan pendidikan tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan fasilitas di wilayah perkotaan, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan daerah yang masih tertinggal.
“Pertanyaannya, mengapa anak-anak Kalimantan Tengah belum semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas?” ujar Ferry dalam keterangannya, Senin (14/9/2026).
Ia menyebut masih terdapat sekolah yang membutuhkan rehabilitasi total. Di sisi lain, kekurangan tenaga pendidik di sejumlah kawasan turut memengaruhi proses belajar mengajar.
Ferry juga menyoroti persoalan akses yang harus dihadapi peserta didik di daerah terpencil. Tidak sedikit siswa harus menempuh perjalanan jauh untuk bisa mengikuti pendidikan di sekolah.
“Masih ada anak-anak yang harus menempuh jarak jauh untuk memperoleh pendidikan dan masih terdapat wilayah yang menghadapi keterbatasan akses terhadap teknologi dan pembelajaran digital,” katanya.
Menurut Ferry, kondisi tersebut perlu menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan yang lebih terarah. Intervensi khusus diperlukan agar wilayah dengan tingkat kebutuhan lebih tinggi tidak semakin tertinggal dibandingkan daerah lainnya.
Ia mengungkapkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan rata-rata lama sekolah penduduk Kalteng berusia 25 tahun ke atas pada 2025 mencapai 8,96 tahun. Sementara itu, angka harapan lama sekolah tercatat 12,78 tahun.
“Angka tersebut menunjukkan bahwa terdapat jarak antara harapan pendidikan dengan pendidikan yang benar-benar ditempuh masyarakat,” ujarnya.
Ferry menilai pemerintah perlu memprioritaskan pemerataan sarana dan prasarana, distribusi tenaga pendidik, serta perluasan akses teknologi di daerah yang masih mengalami keterbatasan.
“Keadilan bukan berarti memberikan sesuatu dalam jumlah yang sama. Keadilan adalah memberikan lebih banyak kepada mereka yang memang membutuhkan lebih banyak,” pungkasnya. (red)
