 |
| Foto: Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Maryani Sabran. |
Palangka Raya, Newsinkalteng.co.id — Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Maryani Sabran, meminta pemerintah daerah menjadikan pembangunan infrastruktur dasar sebagai prioritas utama, khususnya di wilayah pelosok dan desa terpencil.
Menurutnya, pembangunan jalan dan jembatan masih menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat di sejumlah wilayah Kalteng. Infrastruktur tersebut dinilai memiliki peran penting dalam membuka akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, serta kegiatan ekonomi.
Maryani mengatakan, masih terdapat anak-anak di sejumlah desa yang harus menghadapi keterbatasan akses menuju sekolah akibat kondisi infrastruktur yang belum memadai. Bahkan, ia menemukan adanya anak-anak yang harus menyeberangi sungai untuk bersekolah karena belum tersedianya jembatan.
“Pembangunan jembatan dan jalan harus menjadi perhatian karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Jangan sampai anak-anak kesulitan pergi ke sekolah hanya karena akses yang belum tersedia,” ujarnya, Senin (3/8/2026).
Politisi PDI-P tersebut menilai ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pelosok perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, pembangunan tidak seharusnya hanya berorientasi pada program yang bersifat seremonial, tetapi harus diarahkan pada kebutuhan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.
Ia menegaskan, keterbatasan akses jalan dan jembatan turut memengaruhi berbagai aktivitas warga, termasuk distribusi hasil pertanian, akses terhadap fasilitas kesehatan, serta mobilitas masyarakat dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.
“Kalau kita menyusun anggaran, harus benar-benar dipikirkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan harus mendapat perhatian karena dampaknya langsung dirasakan,” tegasnya.
Maryani menyebut pandangannya tersebut berdasarkan hasil kunjungan ke sejumlah desa di wilayah Kalteng. Dalam kunjungan tersebut, ia mengaku masih menemukan kondisi infrastruktur yang membutuhkan penanganan dan pembangunan secara bertahap.
Karena itu, ia berharap pemerintah daerah dapat menjadikan aspirasi masyarakat pelosok sebagai salah satu dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan. Dengan perencanaan anggaran yang tepat sasaran, pembangunan infrastruktur diharapkan mampu memperkecil kesenjangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil. (red)
