 |
| Foto: Anggota DPRD Kalteng Ampera AY Mebas. |
Palangka Raya, Newsinkalteng.co.id — Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kalimantan Tengah dinilai perlu dilakukan dengan mengoptimalkan berbagai sektor perpajakan, termasuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) dan pajak kendaraan bermotor.
Anggota DPRD Kalteng Ampera AY Mebas mengatakan, optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah diperlukan untuk memperkuat kemampuan fiskal pemerintah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik, Jumat (7/8/2026).
Ia meminta Pemprov Kalteng tidak hanya bergantung pada sumber PAD yang selama ini menjadi andalan, tetapi aktif mengidentifikasi potensi penerimaan baru maupun yang belum tergarap secara maksimal.
“Kita harus maksimalkan pendapatan daerah. Jangan hanya mengandalkan sumber yang selama ini berjalan, tetapi cari dan kelola semua potensi yang ada,” ujarnya.
Ampera secara khusus menyoroti penerimaan dari pajak BBM. Menurutnya, diperlukan sistem pendataan yang lebih komprehensif untuk mengetahui distribusi BBM di seluruh wilayah Kalteng.
Ia menilai data yang digunakan pemerintah daerah sebaiknya tidak hanya bersumber dari Pertamina, tetapi juga disandingkan dengan data BPH Migas. Langkah tersebut dinilai penting karena distribusi BBM di Kalteng turut melibatkan badan usaha lain yang memiliki kewajiban perpajakan.
“Jangan hanya memakai data dari Pertamina. Data dari BPH Migas juga harus dimanfaatkan, karena sumber BBM bukan hanya dari Pertamina,” katanya.
Selain PBBKB, Ampera meminta penerimaan dari pajak kendaraan bermotor turut diperkuat. Salah satu langkah yang dinilai penting yakni meningkatkan peran Samsat di kabupaten dan kota dalam melakukan pendataan sekaligus mengingatkan masyarakat terhadap kewajiban pajak.
Menurutnya, program pemutihan pajak bukan satu-satunya cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah juga perlu memastikan data kendaraan terus diperbarui, terutama kendaraan yang telah berpindah kepemilikan.
“Jangan hanya menunggu program pemutihan. Samsat harus aktif menagih wajib pajak. Data kendaraan sudah ada, tinggal dimaksimalkan,” tegasnya.
Ia berharap Pemprov Kalteng bersama pemerintah kabupaten dan kota memperkuat koordinasi dalam mengoptimalkan seluruh sumber PAD. Dengan penerimaan daerah yang meningkat, ruang fiskal pemerintah untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat juga semakin luas. (red)
