 |
| Foto: Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong. |
Palangka Raya, Newsinkalteng.co.id – Kalimantan Tengah (Kalteng) dinilai memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang cukup besar untuk dikembangkan melalui program hilirisasi. Namun, hingga kini belum terdapat program hilirisasi berskala besar yang menyentuh komoditas unggulan daerah tersebut.
Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong berharap Pemerintah Pusat dapat melihat potensi yang dimiliki Kalteng dan memberikan ruang bagi daerah untuk masuk dalam agenda hilirisasi nasional.
Menurut Arton, kebijakan hilirisasi yang saat ini berjalan belum banyak menyentuh Kalteng. Padahal, daerah tersebut memiliki berbagai komoditas dan bahan baku yang berpotensi dikembangkan menjadi produk bernilai tambah.
“Untuk di Kalteng belum ada, mungkin daerah-daerah tertentu yang provinsi tertentu yang potensial kalau hilirisasi itu,” ujar Arton, Jumat (14/8/2026).
Ia menilai kondisi tersebut bukan berarti Kalteng tidak memiliki peluang. Pemerintah pusat, kata dia, masih dapat mempertimbangkan potensi daerah dalam menentukan arah pengembangan industri dan hilirisasi ke depan.
“Tapi mungkin saja dalam waktu yang akan datang, bisa saja pemerintah pusat melihat potensi daerah ya. Bahan baku dan lain sebagainya,” tambahnya.
Salah satu potensi yang disoroti Arton adalah komoditas batu bara yang tersedia dalam jumlah besar di Kalteng. Menurutnya, sumber daya tersebut tidak hanya dapat dimanfaatkan sebagai komoditas mentah, tetapi juga memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi produk turunan, termasuk gas untuk kebutuhan rumah tangga.
Namun, Arton menyadari bahwa pengembangan hilirisasi sektor tersebut membutuhkan kebijakan dan kewenangan Pemerintah Pusat. Karena itu, pemerintah daerah saat ini hanya dapat menyampaikan aspirasi serta menunggu kebijakan lebih lanjut.
“Saya kira itu kan kebijakan pusat ya, kita di daerah itu tidak punya kemampuan apa-apa. Jadi kita menunggu saja,” terangnya.
Arton menekankan bahwa pengembangan hilirisasi seharusnya tidak hanya berorientasi pada peningkatan nilai ekonomi komoditas, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat di daerah penghasil.
Ia berharap kebijakan pembangunan nasional dapat diterapkan secara lebih merata sehingga daerah yang memiliki kekayaan SDA juga memperoleh manfaat dari pengelolaan sumber daya tersebut.
“Apapun kebijakan pemerintah pusat, kita harapkan kebijakan itu jangan di daerah tertentu. Kalau memang mau memajukan negara ini, semua daerah ini harus mendapat perhatian yang sama,” pungkasnya.
Menurut Arton, pemerataan kesempatan dalam pembangunan merupakan bagian penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kontribusi daerah terhadap perekonomian nasional. (red)
