 |
| Foto: Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Hasan Busyairi. |
Palangka Raya, Newsinkalteng.co.id — Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Hasan Busyairi, meminta pemerintah merumuskan kebijakan pajak bagi pedagang online secara bijaksana agar tidak menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurutnya, sebagian besar pelaku UMKM yang berjualan melalui marketplace masih berada dalam tahap mengembangkan usaha sehingga membutuhkan ruang untuk terus bertumbuh.
Hasan mengatakan, penerapan pajak merupakan hal yang wajar sebagai bagian dari kewajiban warga negara. Namun, implementasinya harus memperhatikan kondisi riil para pelaku usaha agar tidak berdampak negatif terhadap perkembangan bisnis.
“Namun, kebijakan tersebut jangan sampai justru menjadi beban bagi pelaku usaha. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang mampu memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Yakni negara tetap memperoleh penerimaan pajak, sementara pelaku usaha masih memiliki ruang untuk berkembang,” ucapnya, Jumat (24/7/2026).
Ia menilai, apabila kebijakan perpajakan diterapkan tanpa mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha, maka dikhawatirkan akan mengurangi daya saing UMKM di tengah persaingan perdagangan digital yang semakin ketat.
Karena itu, Hasan berharap pemerintah membuka ruang dialog dengan pelaku usaha sebelum kebijakan tersebut diterapkan sehingga regulasi yang dihasilkan benar-benar mampu memberikan manfaat bagi seluruh pihak. (red)
