Palangka Raya, Newsinkalteng.co.id – Pada Konferensi Pers APBN KiTa edisi Juli 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Semester I Tahun 2026 tetap menunjukkan hasil yang kuat dan mampu menjaga kesehatan fiskal. Dalam paparannya, Menkeu Purbaya menyampaikan bahwa pendapatan negara hingga akhir Juni 2026 mencapai Rp1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Sementara itu, belanja negara terealisasi sebesar Rp1.656,0 triliun atau meningkat 17,8 persen (yoy), mencerminkan APBN yang tetap ekspansif sekaligus produktif dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah.
APBN juga mencatat defisit tetap terkendali sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76 persen dari PDB, disertai surplus keseimbangan primer sebesar Rp85,1 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa APBN tidak hanya sehat secara fiskal, tetapi juga tetap menjalankan fungsinya sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, serta mendukung pembangunan nasional.
Kinerja APBN yang solid tersebut juga memperoleh pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional, yaitu Standard & Poor's (S&P) dan Lianhe Credit Rating, lembaga pemeringkat terkemuka di Tiongkok, yang memberikan peringkat AAA dengan outlook stabil bagi rencana penerbitan Panda Bond oleh Pemerintah Indonesia.
APBN tetap berada dalam koridor pengelolaan fiskal yang sehat dan terukur, dan terus diarahkan untuk mendorong pertumbuham ekonomi. APBN tetap bekerja optimal sebagai shock absorber sekaligus penggerak pertumbuhan, melalui penerimaan negara yang terjaga dan belanja yang semakin ekspansif untuk mendukung program prioritas dan daya beli masyarakat, serta mendukung momentum pertumbuhan nasional. "Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, serta memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan" imbuh Menteri Keuangan.
Kinerja APBN Kalimantan Tengah per 30 Juni 2026
Kinerja Pendapatan dan Hibah APBN Kalimantan Tengah per 30 Juni 2026 mencapai Rp6.694,03 Miliar (57,04% dari target) atau tumbuh Rp2.750,33 Miliar (69,74%, yoy) yang di dorong oleh tingginya penerimaan PPh (Non Migas) sebesar Rp2.813,73 Miliar (78,63%, yoy) terutama ditopang oleh peningkatan penerimaan PPh pasal 25/29 Badan sebesar Rp1.793,52 Miliar, yang mengindikasikan adanya perbaikan kinerja korporasi di Kalimantan Tengah, khususnya pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan, serta industri. Untuk penerimaan PPN Dalam Negeri mencapai Rp1.970,20 Miliar yang mengindikasikan membaiknya aktivitas konsumsi dan perdagangan domestik seiring meningkatnya perputaran ekonomi masyarakat.
Dari sisi penerimaan Pajak Perdagangan Internasional tercatat sebesar Rp814,75 Miliar atau 270 % dari target atau tumbuh 127,05% (yoy), terutama berasal dari penerimaan Bea Keluar yang mencapai Rp814,52 miliar (271,58% dari target) didorong peningkatan harga CPO pada bulan Juni 2026 yang mencapai 1.029,51 US$/Metric Ton yang dipengaruhi gejolak politik global yang mengakibatkan tingginya permintaan CPO namun stok terbatas.
Kinerja Belanja APBN per 30 Juni 2026 mencapai Rp11.696,21 Miliar terkontraksi sebesar 11,06% (yoy), yang berasal dari Belanja K/L terealisasi sebesar Rp3.827,89 Miliar atau tumbuh sebesar 43,51% (yoy), yang didorong oleh tingginya realisasi Belanja Pegawai yaitu sebesar Rp2.071,70 Miliar atau 61,16% dari pagu, disebabkan adanya satker baru yaitu Kodam XXII/Tambun Bungai yang diiringi dengan penambahan personil yang cukup signifikan. Belanja Modal terealisasi Rp965,10 Miliar (51,14% dari taerget) atau tumbuh 426,16% (yoy) yang dipengaruhi oleh Kementerian PU dengan untuk pembangunan dan preservasi jalan nasional dan Sekolah Rakyat di 4 kabupaten di Kalteng. Belanja Barang terealisasi sebesar Rp791,09 Miliar atau 38,62% dari pagu, realisasi tersebut dipengaruhi oleh Kementerian Pertahanan sebesar seiring dukungan manajemen akibat perubahan Korem menjadi Kodam.
Belanja K/L di Kalimantan Tengah juga ditujukan untuk belanja yang langsung diterima manfaatnya oleh masyarakat, antara lain:
(1) Program MBG di Kalimantan Tengah Per 30 Juni 2026 sebanyak 107 SPPG aktif telah menyerap tenaga kerja 4.732 petugas dan menggerakkan 905 Supplier yang telah melayani 233.984 Penerima Manfaat dari Balita, Bumil/Busui, siswa dari Paud hingga SMA serta Santri dan SLB. Sebagai informasi, konsentrasi penerima manfaat MBG paling banyak terdapat di kota Palangka Raya sebanyak 71.498 penerima (30,55%).
(2) Realisasi Belanja Pendidikan sebesar Rp645 Miliar (59,68% dari pagu) yang sebagian besar untuk Program Strategis Sekolah Rakyat dan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Renovasi Sarana Prasarana PTK Rp529,28 Miliar dan Program Wajib Belajar 13 Tahun Rp31,41 Miliar.
(3) Belanja Kesehatan Rp60,27 Miliar (42,10% dari pagu) yang sebagian besar dialokasikan untuk Pelaksanaan Dukungan Manajemen di Perwakilan BKKBN Provinsi sebesar Rp25,10 Miliar.
(4) Belanja Infrastruktur Rp1.129,12 Miliar (50,28% dari pagu) yang sebagian besar untuk Operasi dan pemeliharaan SDA, layanan transportasi udara, pengembangan transmigrasi, serta pembangunan jalan nasional Rp439,51 Miliar.
Selain Belanja K/L, APBN juga disalurkan melalui Belanja Transfer ke Daerah (TKD) dengan kinerja penyaluran per 30 Juni 2026 mencapai Rp 7.868,33 Miliar atau terkontraksi -24,94% (yoy), terutama disebabkan oleh kebijakan penurunan alokasi TKD di Tahun 2026 terutama alokasi DBH, DAK Fisik, dan Dana Desa. Untuk DAU terealisasi Rp.5.334,52 Miliar atau 54,39% dari pagu, Dak Non Fisik terealisasi Rp1.235,60 yang diarahkan untuk peningkatan kualitas layanan dasar publik, seperti pendidikan, kesehatan, serta perluasan penyaluran langsung kepada penerima manfaat.
Kinerja APBD Konsolidasian Kalimantan Tengah per 30 Juni 2026
Berdasarkan data dari SIKRI Direktorat APK (DJPb) atas LRA konsolidasi seluruh Pemda di lingkup Kalimantan Tengah, sampai dengan 30 Juni 2026, Realisasi Pendapatan Daerah mencapai Rp9.191,96 Miliar atau 37,86% dari target yang telah ditetapkan, terkontraksi sebesar 16,68%(yoy). Pendapatan masih didominasi oleh pendapatan transfer sebesar 72,42% dari Total Pendapatan APBD Pemda yang menggambarkan bahwa angka ketergantungan Pemda masih tinggi terhadap TKD. Kinerja PAD pada bulan Juni mulai tumbuh positif sebesar 11,44% (yoy) terutama didorong oleh penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan KdyD yang berasal dari keuntungan atau dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Bank Pembangunan Daerah (BPD), PDAM, dan lembaga keuangan mikro milik pemerintah daerah. Pada sisi Belanja Daerah, realisasi s.d.30 Juni 2026 sebesar Rp7.825,56 Miliar atau 29,95% dari pagu yang telah ditetapkan terkontraksi 7,44% (yoy). Belanja Daerah pada Bulan Juni masih menunjukkan pelambatan realisasi dimana realisasi masih 29,95% dari pagu yang sudah ditetapkan. Dengan kondisi ini, maka APBD Kalimantan Tengah masih surplus Rp 1.366,39 Miliar, berbanding terbalik dari pagu yang direncanakan defisit, sehingga terdapat SILPA sebesar Rp 1.539,70 Miliar. Pemerintah Daerah perlu menerapkan manajemen kas yang lebih efektif, dengan memanfaatkan saldo kas di RKUD secara produktif melalui investasi atau program-program strategis yang dapat mendorongp ercepatan pertumbuhan ekonomi regional di Kalimantan Tengah. (Catatan: update data Portal Data SIKD masih akan bergerak terutama untuk perkembangan data APBD seluruh Indonesia).
Tags:
Kanwil DJPb Prov Kalteng
