 |
| Foto: Nor Anisa Indriyani, remaja asal Desa Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, yang viral karena ingin melanjutkan sekolah namun terkendala biaya. (Istimewa) |
Palangka Raya, Newsinkalteng.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pendidikan bergerak cepat merespons kisah Nor Anisa Indriyani, remaja asal Desa Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, yang terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK akibat keterbatasan ekonomi. Langkah cepat tersebut menjadi wujud komitmen Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran dalam memastikan setiap anak memperoleh hak atas pendidikan tanpa terkendala biaya.
Kisah Nor Anisa menjadi perhatian publik setelah diunggah akun Instagram Kaltengpedia pada Rabu (29/7/2026). Dalam unggahan itu diceritakan bahwa Nor Anisa memiliki keinginan kuat untuk bersekolah, namun kondisi ekonomi keluarga membuat cita-citanya belum dapat terwujud.
Menindaklanjuti informasi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Reza Prabowo langsung meminta pihak Kaltengpedia membagikan nomor kontak Nor Anisa atau keluarga yang dapat dihubungi agar pemerintah segera melakukan pendampingan.
"Terima kasih admin Kaltengpedia, boleh share nomor kontak yang bersangkutan atau yang bisa dihubungi agar kami bisa tindak lanjuti. Harus tetap sekolah Adik Nur Anisa," tulis Reza melalui kolom komentar unggahan tersebut.
Reza menegaskan, arahan Gubernur Kalimantan Tengah adalah memastikan tidak ada anak usia sekolah jenjang SMA, SMK maupun Sekolah Khusus yang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Pemerintah Provinsi terus memperluas akses pendidikan melalui berbagai program yang berpihak kepada masyarakat.
Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap biaya pendidikan di sekolah negeri karena pemerintah telah menyiapkan berbagai dukungan bagi peserta didik yang membutuhkan.
"Kami terus berupaya mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa anak-anak Kalimantan Tengah tidak ada alasan untuk tidak sekolah, terutama di bawah kewenangan provinsi. Kami juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat untuk mengawal bersama," ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat memanfaatkan Whistleblowing System (WBS) Dinas Pendidikan apabila menemukan persoalan pendidikan yang memerlukan perhatian pemerintah sehingga dapat segera ditindaklanjuti.
Menanggapi pertanyaan masyarakat mengenai biaya masuk SMK, Reza kembali memastikan bahwa peserta didik dari keluarga kurang mampu maupun anak-anak dari wilayah pedalaman tidak dibebani pungutan maupun sumbangan. Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan melalui Program Seragam Gratis yang merupakan inisiasi Gubernur H. Agustiar Sabran.
"Masuk SMK tidak bayar. Karena keterbatasan ekonomi juga tidak boleh dibebani pungutan atau sumbangan apa pun. Ada bantuan seragam gratis dari Bapak Gubernur untuk yang membutuhkan," tulisnya.
Respons cepat tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat dan menjadi bukti keseriusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pendidikan dalam menjalankan arahan Gubernur untuk menghadirkan layanan pendidikan yang inklusif, merata, serta memastikan setiap anak tetap dapat mengenyam pendidikan hingga selesai tanpa terhambat kondisi ekonomi keluarga. (red)
