.png)
Palangka Raya, Newsinkalteng.co.id – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Kalimantan Tengah hingga 31 Mei 2026 menunjukkan perkembangan yang positif dari sisi penerimaan negara. Pendapatan APBN di wilayah tersebut tercatat mencapai Rp5,56 triliun atau 47,68 persen dari target, tumbuh signifikan 77,69 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Capaian tersebut disampaikan dalam paparan Kinerja APBN KiTa Edisi Juni 2026 yang dirilis di Palangka Raya, Jumat (26/6/2026).
Secara nasional, pemerintah mencatat Pendapatan Negara telah mencapai Rp1.185 triliun atau 37,6 persen dari target APBN 2026. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh penerimaan perpajakan yang meningkat 22,1 persen secara tahunan. Di sisi lain, Belanja Negara terealisasi sebesar Rp1.365,4 triliun atau 35,5 persen dari target dengan pertumbuhan mencapai 34,4 persen.
Meski mencatat defisit sebesar Rp180,4 triliun atau 0,70 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), kondisi fiskal nasional dinilai tetap sehat. Hal itu tercermin dari surplus keseimbangan primer sebesar Rp58,6 triliun, sehingga APBN tetap mampu menjalankan fungsi sebagai penyangga (shock absorber) sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi.
Di Kalimantan Tengah, pertumbuhan pendapatan APBN terutama didorong meningkatnya penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas yang mencapai Rp2,44 triliun, naik 104,42 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan tersebut terutama berasal dari PPh Pasal 25/29 Badan sebesar Rp1,56 triliun, yang mengindikasikan membaiknya kinerja dunia usaha, khususnya sektor pertanian, kehutanan, perikanan, serta perdagangan besar dan eceran.
Selain itu, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri mencapai Rp1,55 triliun, mencerminkan meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat dan perdagangan domestik.
Kinerja sektor pertambangan juga memberikan kontribusi positif. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tumbuh 37,95 persen, terutama didorong oleh PBB Mineral dan Batubara (Minerba) yang melonjak lebih dari 305 persen.
Sementara itu, penerimaan dari perdagangan internasional mencapai Rp544,85 miliar atau 228,17 persen dari target, meningkat 69,61 persen secara tahunan. Kenaikan tersebut terutama berasal dari Bea Keluar komoditas kelapa sawit (CPO) yang terdorong meningkatnya harga CPO dunia hingga US$1.049,58 per metrik ton pada Mei 2026 akibat tingginya permintaan global di tengah terbatasnya stok.
Di sisi belanja, realisasi APBN di Kalimantan Tengah hingga akhir Mei mencapai Rp9,61 triliun. Meskipun secara keseluruhan mengalami kontraksi dibanding tahun sebelumnya, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) justru menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi.
Belanja pegawai meningkat seiring bertambahnya satuan kerja baru, yakni Kodam XXII/Tambun Bungai, yang diikuti penambahan personel dalam jumlah signifikan. Selain itu, belanja modal juga meningkat melalui pembangunan dan preservasi jalan nasional serta pembangunan Sekolah Rakyat di empat kabupaten di Kalimantan Tengah.
Belanja APBN juga diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional. Hingga 31 Mei 2026, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mengoperasikan 87 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalimantan Tengah.
Program tersebut telah menyerap 3.845 tenaga kerja, melibatkan 701 pemasok, serta memberikan manfaat kepada 230.922 penerima, mulai dari balita, ibu hamil, ibu menyusui, peserta didik PAUD hingga SMA, santri, dan siswa sekolah luar biasa. Kota Palangka Raya menjadi daerah dengan jumlah penerima manfaat terbanyak, yakni 73.004 orang atau sekitar 31 persen dari total penerima di provinsi tersebut.
Pada sektor pendidikan, realisasi belanja mencapai Rp361,75 miliar, digunakan antara lain untuk pembangunan Sekolah Rakyat, rehabilitasi sarana pendidikan, serta mendukung program wajib belajar 13 tahun.
Sementara belanja kesehatan terealisasi sebesar Rp48,48 miliar, sedangkan belanja infrastruktur mencapai Rp750,12 miliar yang dialokasikan untuk pembangunan jalan nasional, transportasi udara, pengendalian banjir, penyediaan air minum aman, hingga pengembangan kawasan transmigrasi.
Di sisi lain, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) hingga akhir Mei mencapai Rp6,86 triliun, namun mengalami kontraksi sebesar 22,64 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan tersebut dipengaruhi berkurangnya alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), belum tersalurkannya Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di sejumlah daerah, serta perlambatan penyaluran Dana Desa akibat adanya persyaratan tambahan dalam implementasi kebijakan nasional di tingkat desa.
Sementara itu, berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) konsolidasian pemerintah daerah di Kalimantan Tengah, realisasi pendapatan daerah hingga 31 Mei 2026 mencapai Rp6,22 triliun atau 25,63 persen dari target, mengalami kontraksi 26,25 persen dibandingkan tahun lalu.
Pendapatan daerah masih didominasi transfer dari pemerintah pusat yang mencapai hampir 80 persen dari total pendapatan, menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer masih relatif tinggi. Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan 34,49 persen, terutama akibat melemahnya penerimaan pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
Adapun realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp5,23 triliun atau sekitar 20,02 persen dari pagu anggaran, sehingga APBD Kalimantan Tengah masih mencatat surplus Rp994,73 miliar dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) mencapai Rp1,17 triliun.
Pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat manajemen kas serta mempercepat realisasi belanja agar dana yang tersedia mampu memberikan dampak lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Tengah.[Red]
Tags:
Kanwil DJPb Prov Kalteng
.png)