 |
| Foto: Suasana rapat pengendalian inflasi yang diikuti Pemprov Kalteng secara virtual. (MMC Kalteng) |
Palangka Raya, Neonusantara.id — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif guna menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok menjelang periode hari besar keagamaan yang diperkirakan meningkatkan permintaan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang diikuti secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (20/4/2026).
Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Yuas Elko, mengatakan pemerintah daerah terus mengoptimalkan berbagai program pengendalian inflasi yang telah berjalan, termasuk Gerakan Pangan Murah (GPM), pasar murah, dan bantuan pangan bagi masyarakat.
“Langkah yang kami lakukan sesuai arahan Bapak Gubernur, di antaranya mengintensifkan Gerakan Pangan Murah, pasar murah, serta penyaluran bantuan pangan pemerintah kepada masyarakat,” katanya.
Menurut Yuas, program-program tersebut tidak hanya bertujuan menjaga ketersediaan bahan pokok, tetapi juga membantu masyarakat memperoleh kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau. Pemerintah daerah juga akan meningkatkan pelaksanaan operasi pasar untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga menjelang sejumlah hari besar keagamaan pada bulan Mei.
“Menjelang bulan Mei yang terdapat beberapa hari besar keagamaan, kami juga akan terus menggelar operasi pasar agar kondisi harga tetap terkendali,” ujarnya.
Selain fokus pada pengendalian harga dalam jangka pendek, Pemprov Kalteng juga menyiapkan langkah penguatan sektor pangan yang berorientasi jangka panjang. Salah satunya melalui pengembangan infrastruktur pendukung pertanian dan peternakan untuk meningkatkan produktivitas daerah.
“Ke depan, perlu didukung dengan penyediaan sarana seperti pabrik pakan ternak serta pengembangan unit pengolahan hasil pertanian, termasuk rice milling unit,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Yuas turut menyoroti pentingnya menjaga kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) sebagai salah satu faktor yang memengaruhi stabilitas harga barang dan jasa. Untuk itu, pemerintah daerah memperkuat pengawasan distribusi BBM dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.
“Sesuai arahan Gubernur, kami melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk membantu pengawasan distribusi BBM,” ungkapnya.
Ia menambahkan, koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait terus dilakukan guna memastikan pasokan energi tetap tersedia dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
“Kami harapkan distribusi dari pusat ke daerah berjalan lancar sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” tutupnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bagian dari upaya bersama menjaga stabilitas ekonomi daerah. (red)
