 |
| Foto: Suasana rapat pembahasan Skema Kredit UMKM Huma Betang Unggul, Efisien, dan Tangguh (HAGUET). (MMC Kalteng) |
Palangka Raya, Newsinkalteng.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mematangkan skema Kredit UMKM Huma Betang Unggul, Efisien, dan Tangguh (HAGUET) sebagai upaya memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, dalam rapat virtual yang digelar di Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, baru-baru ini.
Rapat dipimpin Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik H. Darliansjah mewakili Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Pembahasan difokuskan pada penyempurnaan skema pembiayaan yang dinilai mampu menjawab berbagai kendala klasik yang dihadapi UMKM.
“Intervensi yang dilakukan tidak cukup hanya melalui subsidi bunga, tetapi harus terintegrasi mulai dari pembiayaan, penjaminan, hingga pendampingan usaha secara menyeluruh,” ujarnya.
Ia menjelaskan, rendahnya akses kredit formal, tingginya biaya dana, serta belum bankable-nya sebagian pelaku UMKM akibat keterbatasan agunan dan lemahnya pembukuan masih menjadi tantangan utama yang harus diatasi secara komprehensif.
Melalui skema HAGUET, pemerintah daerah menggandeng perbankan, khususnya Bank Kalteng, serta lembaga penjamin untuk menghadirkan pembiayaan berbasis subsidi bunga dan berbagi risiko. Dalam mekanisme tersebut, bunga kredit sebesar 6 persen per tahun ditanggung bersama, masing-masing 3 persen oleh pemerintah daerah melalui APBD dan 3 persen oleh pihak bank, sehingga debitur tidak dibebani bunga.
Program ini menyasar sekitar 3.000 pelaku usaha di berbagai sektor prioritas, seperti pangan lokal, perikanan, UMKM olahan, ekonomi kreatif, hingga hilirisasi produk desa, dengan plafon pinjaman maksimal Rp50 juta per debitur.
Selain pembiayaan, skema ini juga dilengkapi penjaminan kredit oleh PT Jamkrida Kalteng hingga 70 persen, serta pendampingan usaha secara terstruktur dari tahap pra hingga pasca penyaluran kredit guna memastikan keberlanjutan usaha.
Pemprov Kalteng juga menyiapkan inovasi kebijakan melalui proses kurasi usaha, monitoring berbasis data, serta integrasi lintas perangkat daerah. Digitalisasi melalui dashboard monitoring dirancang untuk memantau penyaluran kredit, kinerja UMKM, hingga potensi risiko kredit macet secara real time.
Dari sisi dampak ekonomi, program ini diproyeksikan mampu mendorong perputaran ekonomi daerah hingga Rp225 miliar serta membuka peluang penyerapan tenaga kerja antara 6.000 hingga 9.000 orang.
Saat ini, pemerintah provinsi tengah menyiapkan langkah lanjutan berupa penyusunan regulasi melalui Peraturan Gubernur, penguatan kerja sama dengan perbankan dan lembaga penjamin, serta penyusunan mekanisme penyaluran dan pendampingan agar program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Melalui implementasi Kredit UMKM HAGUET, Pemprov Kalteng menargetkan penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan inklusi keuangan, serta mendorong UMKM naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih kuat. (red)
