Palangka Raya, Newsinkalteng co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mempersiapkan pelaksanaan Program Kartu Huma Betang Sejahtera dengan mengedepankan transparansi dan akurasi data penerima. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membuka kanal pengaduan dan usulan masyarakat melalui laman resmi humabetang.id.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfosantik) Kalteng, Rangga Lesmana, mengatakan kanal tersebut menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengusulkan maupun melaporkan warga yang dinilai layak menerima bantuan.
“Melalui kanal ini masyarakat dapat menyampaikan pengaduan jika ada warga yang layak dibantu. Hingga hari ini, sudah sekitar 30.000 aduan yang masuk secara real-time. Ini sangat membantu proses verifikasi dan pemutakhiran data,” ujarnya usai mengikuti Rapat Sosialisasi Implementasi Kartu Huma Betang Sejahtera di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Rabu (25/2/2026).
Ia menjelaskan, setiap pengaduan wajib dilengkapi dokumen pendukung, seperti KTP, Kartu Keluarga, foto kondisi rumah, serta keterangan ekonomi. Kelengkapan tersebut diperlukan untuk memastikan kelayakan calon penerima berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Rangga menambahkan, masyarakat yang sebelumnya telah menerima bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), tetap berpeluang masuk dalam program tersebut. Namun demikian, pemerintah tetap memprioritaskan warga yang belum pernah menerima bantuan.
“Prioritas utama adalah masyarakat yang belum pernah mendapatkan bantuan sama sekali, karena masih banyak warga yang membutuhkan agar pemerataan dapat terwujud,” katanya.
Selain memanfaatkan sistem daring, Pemprov Kalteng juga mengerahkan 1.432 relawan yang ditempatkan di seluruh desa dan kelurahan untuk melakukan verifikasi langsung. Setiap desa minimal memiliki satu relawan, sementara wilayah dengan jumlah penduduk besar memiliki dua hingga tiga relawan.
Para relawan tersebut bertugas membantu proses verifikasi lapangan sekaligus mendampingi Bank Kalteng dalam penyaluran bantuan tunai kepada masyarakat.
Berdasarkan data sementara, jumlah calon penerima terbanyak berasal dari daerah dengan jumlah penduduk besar, seperti Kabupaten Kapuas, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, dan Kota Palangka Raya. Data tersebut sejalan dengan tingkat kemiskinan yang mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) hasil kerja sama pemerintah dengan Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik.
Pemprov Kalteng memastikan pemutakhiran data akan dilakukan secara berkala setiap tiga bulan guna menjaga ketepatan sasaran program.
“Data akan diperbarui setiap triwulan. Jika kondisi ekonomi penerima sudah membaik, akan dilakukan penyesuaian. Ini merupakan komitmen pemerintah agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan,” tandas Rangga.[Red]
