Palangka Raya, Newsinkalteng.co.id - Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menegaskan pentingnya supremasi sipil sebagai pondasi utama dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Penegasan ini disampaikan dalam kegiatan Refleksi Kebangsaan yang digelar di Palangka Raya sebagai upaya memperkuat peran masyarakat sipil dalam sistem demokrasi Indonesia.
Ketua Korwil VI GMKI Kalimantan Tengah, Julio, menuturkan bahwa supremasi sipil bukan sekadar konsep politik, tetapi merupakan roh yang menghidupkan demokrasi. Menurutnya, rakyat harus menjadi pusat dari setiap kebijakan negara, bukan sekadar objek dari keputusan politik.
“Supremasi sipil adalah roh negara demokratis. Pemerintahan yang kuat bukan yang menekan suara rakyat, melainkan yang mendengar dan melayani kepentingan mereka,” tegas Julio.
Ia menjelaskan, tema ini diangkat dari keprihatinan terhadap melemahnya kontrol publik dan menurunnya partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik. GMKI menilai, meski demokrasi Indonesia telah berkembang, namun prinsip-prinsip supremasi sipil belum sepenuhnya terwujud secara efektif.
“Kita masih melihat kecenderungan politik yang elitis. Ruang partisipasi rakyat sering kali tersisih. Karena itu, peran mahasiswa dan masyarakat sipil sangat penting untuk mengembalikan arah demokrasi ke jalur yang benar,” tambahnya.
GMKI memandang bahwa masyarakat sipil, termasuk kalangan mahasiswa, memiliki tanggung jawab moral dan strategis untuk memastikan kebijakan negara tetap berpihak kepada rakyat. Melalui gerakan moral, advokasi sosial, dan pendidikan politik, GMKI berkomitmen mendorong agar demokrasi tidak berhenti pada tataran prosedural, tetapi juga menghadirkan keadilan sosial serta pemerataan pembangunan.
Dalam konteks Kalimantan Tengah, Julio menilai supremasi sipil memiliki relevansi yang kuat untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Ia menekankan bahwa masyarakat harus dilibatkan secara langsung dalam proses perencanaan maupun pengawasan pembangunan.
“Kita ingin melihat demokrasi yang lebih substantif di Kalimantan Tengah, di mana masyarakat ikut aktif dalam setiap tahap pembangunan,” ujarnya.
Selain itu, GMKI juga menyoroti pentingnya literasi politik di kalangan generasi muda, terutama di era digital dan derasnya arus informasi media sosial. Julio menilai, mahasiswa harus memiliki kesadaran kritis agar tidak mudah terjebak dalam polarisasi dan disinformasi.
Sebagai bentuk rekomendasi, GMKI mendorong pemerintah daerah untuk memperluas ruang partisipasi publik, meningkatkan transparansi anggaran, serta memastikan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
Menutup kegiatan tersebut, Julio menyampaikan optimisme terhadap masa depan demokrasi Indonesia.
“Selama masyarakat sipil dan generasi muda tetap kritis, berintegritas, dan berani bersuara untuk kebenaran, saya yakin demokrasi Indonesia akan terus hidup dan berkembang menuju arah yang lebih berkeadilan,” pungkasnya.[Red]
Tags:
GMKI Kalteng
