Palangka Raya, Newsinkalteng.co.id — Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat menjadi pekerjaan rumah berat bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam menjaga stabilitas keuangan daerah. Di tengah kondisi fiskal yang serba terbatas ini, Wakil Ketua II DPRD Kalteng, Muhammad Ansyari, menekankan perlunya strategi pengelolaan anggaran yang lebih efisien, tepat sasaran, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Ini sebuah tantangan bagi kita semua, bagaimana dengan anggaran yang semakin terbatas tetap dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran,” ujar Ansyari di Palangka Raya, Selasa, 14 Oktober 2025.
Politikus Partai Gerindra ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus pintar menentukan sektor prioritas yang tidak boleh terdampak oleh pengetatan anggaran. Dua sektor vital yang menurutnya wajib tetap mendapat perhatian utama adalah kesehatan dan pendidikan.
“Bagaimana pun juga sektor kesehatan dan pendidikan adalah kebutuhan dasar masyarakat yang tidak bisa kita abaikan,” tegasnya.
Tidak hanya mempertahankan sektor prioritas, Ansyari juga mendorong agar pemerintah daerah mulai mengarahkan kebijakan anggaran ke sektor-sektor yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menilai, ketergantungan pada dana pusat harus mulai dikurangi dengan memperkuat sumber pendapatan mandiri daerah.
“Kita berharap pemerintah dapat lebih fokus pada sektor-sektor penghasil PAD. Ini penting dan akan kita tekankan kepada seluruh OPD,” ujarnya.
Menurutnya, dinamika fiskal yang terjadi saat ini justru harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk melakukan inovasi kebijakan. Pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan langkah-langkah kreatif dalam mengatur anggaran agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal meski ruang fiskal semakin sempit.
“Momentum seperti ini harus jadi dorongan bagi kita untuk lebih inovatif dan efisien. Yang penting, manfaatnya tetap sampai ke masyarakat,” tutupnya.
Berbagai kalangan menilai, dorongan yang disampaikan DPRD Kalteng ini menjadi sinyal penting agar pemerintah daerah bergerak lebih adaptif dalam menghadapi tantangan keuangan yang semakin kompleks.[Red]
