Palangka Raya, Newsinkalteng.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi lintas daerah dalam upaya mewujudkan tata kelola data desa yang akurat, mutakhir, dan terpadu. Melalui Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sinkronisasi Data Desa Program Huma Betang Wilayah Timur Tahun 2025, Pemprov Kalteng menegaskan komitmennya dalam memastikan seluruh program pembangunan berbasis data yang valid dan tepat sasaran. Kegiatan ini digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (29/10/2025).
Rakor dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo, serta dihadiri langsung oleh Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran, yang turut memberikan arahan kepada seluruh peserta. Dalam laporan kegiatan, Plh. Sekda Kalteng, Herson B. Aden, menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi dan sinergitas data antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, khususnya di wilayah timur Kalimantan Tengah. Menurutnya, sinkronisasi data desa menjadi dasar dalam mendukung pelaksanaan program sosial agar lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Rakor kali ini diikuti oleh sebanyak 394 peserta yang terdiri dari 86 kepala desa dari Kabupaten Barito Selatan, 113 dari Barito Timur, 75 dari Barito Utara, 65 dari Murung Raya, serta 55 peserta undangan lainnya.
Dalam sambutan Gubernur yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Edy Pratowo, ditegaskan bahwa Program Huma Betang merupakan wujud nyata dari visi dan misi kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dalam mengangkat harkat dan martabat masyarakat, khususnya suku Dayak, serta seluruh warga Kalimantan Tengah. Program ini juga menjadi simbol semangat “Manggatang Utus” yang berpijak pada nilai-nilai kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, menuju Kalimantan Tengah yang Berkah, Maju, dan Sejahtera, serta siap menyongsong Indonesia Emas 2045.
Gubernur Agustiar Sabran menegaskan, melalui Program Huma Betang, pemerintah daerah berkomitmen menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat. Ia menegaskan tidak boleh ada lagi anak-anak di Kalimantan Tengah yang tidak bisa sekolah, kuliah, berobat, atau bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar karena keterbatasan ekonomi. Semua warga, kata Agustiar, berhak mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, bantuan ekonomi, serta layanan sosial yang layak.
Dalam arahannya, Gubernur juga mengungkapkan bahwa mulai tahun 2026, seluruh program prioritas daerah akan diintegrasikan ke dalam Program Kartu Huma Betang Sejahtera, yang menjadi payung utama bagi seluruh layanan dasar masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Tahun 2025 menjadi momentum awal pelaksanaan berbagai program strategis seperti Sekolah Gratis, Program Satu Rumah Satu Sarjana, Cek Kesehatan Gratis, Pasar Murah, serta bantuan bagi petani dan nelayan. Semua program tersebut, ujar Gubernur, bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan berbasis data yang akurat dan terintegrasi.
“Pemanfaatan data desa yang lengkap, mutakhir, dan terintegrasi menjadi kunci utama agar pelaksanaan Program Kartu Huma Betang tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tegas Gubernur Agustiar. Ia juga menyebutkan bahwa sinkronisasi data desa merupakan bagian penting dari kebijakan Satu Data Indonesia tingkat provinsi sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan digital di Kalimantan Tengah menuju Indonesia Emas 2045.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalteng, Aryawan, menjelaskan bahwa kegiatan Rakor dan sinkronisasi data desa wilayah timur ini mencakup empat kabupaten, yaitu Murung Raya, Barito Utara, Barito Timur, dan Barito Selatan. Rakor ini menjadi ajang evaluasi terhadap progres pembaruan data desa yang telah diminta beberapa waktu lalu, termasuk data wilayah, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur desa.
Menurut Aryawan, kegiatan serupa juga akan dilaksanakan untuk wilayah tengah dan barat Kalimantan Tengah dalam waktu dekat. Ia mengakui masih terdapat beberapa kendala teknis di lapangan, terutama terkait akses jaringan internet di beberapa kecamatan. Namun, pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah perbaikan, termasuk penyediaan jaringan internet tambahan agar proses pengumpulan dan pengunggahan data dapat berjalan lancar.
“Kami ingin memastikan seluruh desa di Kalimantan Tengah terhubung dan memiliki data yang akurat. Dengan begitu, setiap kebijakan pembangunan dapat disusun berdasarkan informasi yang benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan,” ujar Ariawan.[Hlm/Red]
