Palangka Raya, Newsinkalteng.co.id – Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi September Hitam bersama Aliansi Cipayung Plus dan sejumlah elemen masyarakat Kalimantan Tengah menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (1/9/2025).
Aksi yang dimulai sejak siang hingga sore itu berjalan tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Massa aksi menyuarakan berbagai tuntutan, mulai dari isu nasional hingga persoalan lokal yang menyentuh langsung masyarakat Kalteng.
Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, turun langsung menemui para pengunjuk rasa. Ia bersama beberapa anggota dewan duduk bersama mahasiswa untuk mendengarkan aspirasi yang disampaikan.
Koordinator Aliansi September Hitam, Ade Anwar Ridwansyah, menyebutkan beberapa poin tuntutan, di antaranya mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat, menolak RUU Polri, mencabut UU TNI, serta merevisi RKUHAP.
“Selain itu, kami juga menolak kenaikan gaji, tunjangan, dan dana pensiunan anggota dewan. Untuk DPRD Kalteng, kami minta agar lebih ketat dalam mengevaluasi dan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah,” tegas Ade.
Sementara itu, Koordinator Aliansi Cipayung Plus, Andri Mulyanto, menambahkan bahwa pihaknya membawa tujuh poin tuntutan, terdiri dari tiga isu nasional dan empat isu daerah.
Untuk isu nasional, pihaknya menuntut DPR RI segera menggunakan hak angket untuk menurunkan Kapolri, mengesahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat, serta membatalkan rencana kenaikan gaji dan tunjangan DPR RI.
Sedangkan empat isu daerah yang diusung, kata Andri, meliputi desakan agar DPRD Kalteng segera membuat perda terkait peninjauan PHK dan upah adil bagi buruh perkebunan, tambang, tani, hingga UMKM. Mereka juga meminta pembatalan raperda kenaikan gaji anggota dewan, keterlibatan aktif DPRD dalam menyelesaikan konflik agraria, serta penolakan terhadap seluruh bentuk kenaikan PBB, NJOP, pajak BPJS, dan pungutan lain yang membebani masyarakat.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong menyampaikan apresiasi atas aksi yang dilakukan mahasiswa dan masyarakat.
“Secara kelembagaan, kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada mahasiswa yang menyampaikan aspirasi dengan jelas, tegas, dan langsung menyentuh isu penting. Kami akan menindaklanjuti dan meneruskan tuntutan ini kepada pemerintah pusat,” tegas Arton.
Ia menambahkan bahwa DPRD Kalteng terbuka terhadap kritik dan aspirasi masyarakat, karena hal itu menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi pengawasan serta memperjuangkan kepentingan rakyat.
