Legislator Kalteng Tekankan Penguatan Pengawasan Sektor Pertambangan


Palangka Raya, Newsinkalteng.co.id – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Siti Nafsiah, menegaskan dukungan penuh terhadap langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalteng yang tengah melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait penjualan dan ekspor Zircon, Ilmenite, serta Rutil oleh PT Investasi Mandiri.

Menurutnya, setiap proses penegakan hukum yang sedang berjalan, termasuk dalam sektor pertambangan, merupakan bagian penting dari upaya menjaga wibawa negara sekaligus menegakkan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih.

“DPRD menghormati sepenuhnya kewenangan aparat penegak hukum dalam melaksanakan penyidikan maupun penindakan, dan menyerahkan seluruh proses hukum untuk berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya, Sabtu (06/09/2025).

Meski tidak berada pada ranah teknis penyidikan, Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kalteng ini menegaskan bahwa Komisi II tetap memiliki tanggung jawab moral dan kelembagaan untuk memastikan sektor strategis, termasuk pertambangan, dikelola secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Dalam kerangka tugas pokok dan fungsi, Komisi II menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta konsistensi penerapan regulasi agar ruang terjadinya penyalahgunaan bisa ditekan sekecil mungkin,” tegasnya.

Lebih lanjut, legislator asal Dapil I (Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, dan Gunung Mas) ini menilai momentum tersebut harus dijadikan dorongan untuk memperbaiki tata kelola pertambangan di masa mendatang. Perbaikan itu mencakup aspek perizinan, pengawasan produksi, distribusi, hingga kontribusi bagi penerimaan negara maupun daerah.

Komisi II DPRD Kalteng berharap penyidikan yang tengah berlangsung dapat diselesaikan secara objektif dan profesional.

“Dengan begitu, akan tercipta kepastian hukum, terjaga kepercayaan publik, sekaligus memberi sinyal kuat bahwa pengelolaan sumber daya alam di Kalteng harus ditata secara adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas,” pungkasnya.[Red]

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama