Palangka Raya, Newsinkalteng.co.id – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) terkait rendahnya realisasi belanja modal. Hingga pertengahan tahun ini, serapan fisik dinas tersebut baru mencapai 5,56 persen, terendah di antara seluruh mitra kerja Komisi II.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, menilai rendahnya capaian ini disebabkan sejumlah persoalan teknis, termasuk belum rampungnya penyusunan dokumen anggaran.
“Tahapan perubahan 2025 saja belum selesai. Pembahasan RKA juga belum berjalan, jadi wajar jika pelaksanaan di lapangan masih minim,” jelasnya, Selasa (29/7/2025).
Menurut Siti, Dinas TPHP mengelola anggaran yang cukup besar, yakni sekitar Rp300 miliar dan meningkat menjadi lebih dari Rp350 miliar usai perubahan APBD. Namun, belanja modal yang seharusnya mendukung program pertanian produktif baru terserap 2,5 persen.
“Belanja modal itu penting. Ada pengadaan alat mesin pertanian, bibit, dan pupuk yang dibutuhkan petani,” tegasnya.
Ia menambahkan, kegiatan non-operasional yang melibatkan banyak pihak juga kerap memperlambat proses pelaksanaan.
Meski demikian, Siti tetap optimis capaian serapan bisa dikejar pada semester kedua tahun ini. Beberapa kegiatan pengadaan yang tidak memerlukan proses panjang diyakini masih bisa diselesaikan tepat waktu.
“Kalau hanya pekerjaan lanjutan atau pengadaan alat saja, waktunya masih bisa terkejar. Kita masih punya lima bulan lagi, asal manajemen programnya tepat,” ujarnya.
Sebagai perbandingan, rata-rata serapan fisik di kabupaten/kota se-Kalteng sudah mencapai 28,37 persen. Karena itu, DPRD mendesak Dinas TPHP segera melakukan evaluasi menyeluruh agar tidak semakin tertinggal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.[Red]
